Ratusan Mahasiswa di Lamongan Blokir Jalan Basuki Rahmad untuk Ajukan Empat Tuntutan

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI, PMII dan GMNI di Kabupaten Lamongan menggelar aksi unjuk rasa.

Mereka mengawali aksinya di pertigaan Tugu Adipura Lamongan, hingga memenuhi separuh badan Jalan Panglima Sudirman, Rabu (13/4/2022).

Di depan barisan pagar betis Polwan, mahasiswa ini bergantian berorasi. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan yakni menolak soal adanya wacana 3 periode bagi pemimpin negara atau presiden, menolak kenaikan harga BBM, minyak goreng dan PPN.

Menurut peserta aksi unjuk rasa, penambahan masa jabatan tiga periode presiden, wacana amandemen UUD 1945 dan wacana penundaan Pemilu 2024 telah menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat.

"Itu adalah tindakan inkonstitusional. Kita harus menjaga kedaulatan konstitusi kita dan harus dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali," tandas Alfazizi, salah seorang peserta aksi saat berorasi.

Kedua, adalah soal kenaikan harga BBM yang berdampak dengan kenaikan kebutuhan bahan pokok. Termasuk kenaikan harga minyak goreng yang dinilai mencekik rakyat. Para mahasiswa menilai itu menjadi tanggungjawab pemerintah.

Kenaikan minyak goreng menyebabkan kelangkaan beberapa bahan pangan di pasar, sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat.

Pemerintah seharusnya menjaga ketersediaan dan mempertahankan harga tetap stabil, apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

"Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut," ungkap Alfazizi.

Terkhusus kelangkaan minyak goreng, sehingga naiklah harga minyak goreng. Mestinya pemerintah melalui lembaga negara yang ada bisa mengatasi permasalahan ketersediaan minyak goreng.

Serta, melakukan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang terhadap oknum dari sektor pebisnis dan perindustrian yang bermain sehingga kestabilan bahan pokok di dalam masyarakat tetap terjaga

Para mahasiswa juga menyoal soal kenaikan PPN. Isu kenaikkan PPN menjadi 11 % untuk menambah pemasukan negara melalui pajak, sangat kontraproduktif di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi yang selama ini hancur akibat pandemi Covid-19.

Belum lagi, adanya wacana perluasan objek pajak yang akan diterapkan pemerintah terhadap produk-produk UMKM masyarakat seperti komoditas pertanian dan perkebunan, hasil hutan dan banyak lainnya.

"Justru, saat ini masyarakat membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi untuk bangkit dari PPN. Saat ini krisis dan bukan memperparah dengan isu kebijakan menaikkan PPN," tandas.

Para pendemo dari Tugu Adipura menuju ke Gedung DPRD dan melanjutkan orasinya.

Di depan gerbang Gedung DPRD, para mahasiswa diterima anggota dewan, Mahfud Shodiq dari FPKB dan Retno dari Fraksi Demokrat.

"Pada dasarnya dewan sepakat dengan apa yang jadi tuntutan para mahasiswa. Tapi ayo kita bahas dengan baik," kata Mahfud.

Sementara, pendemo menolak kemauan dewan yang hanya meminta perwakilan mahasiswa yang boleh masuk gedung dewan untuk berunding.

Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana yang hendak memediasi massa juga meminta mahasiswa untuk menunggu adanya kesepakatan antara dewan dengan mahasiswa.

"Kita tunggu berapa perwakilan yang boleh masuk. Mari kita jaga agar kondusif. Saya yakin kalau tujuan anda mulia pasti akan ada penyelesaian," ungkapnya.

Hingga berita ini dikirim, para mahasiswa masih duduk-duduk di Jalan Basuki Rahmad depan Gedung DPRD Lamongan.