Perpanjangan Jabatan Presiden dan Naiknya Harga Masih Menjadi Isu Demo Mahasiswa

SURYA.co. id lLAMONGAN - Dua gelombang unjuk rasa yang dilakukan aliansi mahasiswa mewarnai di Lamongan, Rabu (13/4/2022).

Usai ratusan mahasiswa dari 3 elemen, GMNI, PMII dan HMI  menggelar unjukrasa,  gelombang kedua unjukrasa mahasiswa Lamongan muncul dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan.

Praktis anggota Polres yang semula siaga di Gedung DPRD berganti menuju ke Kantor Pemkab untuk mengawal massa IMM.

Mereka turun jalan menyuarakan aspirasi mereka seirama dengan para mahasiswa yang menggelar di beberapa bagian wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta.

Jika 3 elemen mahasiswa sebelumnya, yaitu GMNI, PMII dan HMI memusatkan aksi mereka di depan gedung DPRD Lamongan, IMM memusatkan aksinya  di depan kantor Pemkab Lamongan.

Masih mengusung persoalan yang sama, mahasiswa yang tergabung dalam IMM Lamongan ini juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. "Kami datang ke Pemkab Lamongan dan ke DPRD Lamongan untuk menyampaikan aspirasi kami menolak perpanjangan masa jabatan 3 periode dan agar suara kami ini disampaikan ke pusat," kata salah satu korlap aksi PC IMM Lamongan, Satria Wibisono dalam orasinya di depan gedung Pemkab Lamongan, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Lamongan Blokir Jalan Basuki Rahmad untuk Ajukan Empat Tuntutan

Selain menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, massa mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM dan menolak naiknya harga minyak goreng.

Menurut mahasiswa, naiknya BBM dan minyak goreng akan menambah derita rakyat yang masih dilanda pandemi yang masih terjadi hingga saat ini.

"Kami meminta ketegasan Pemkab Lamongan untuk bersama-sama kami menyuarakan aspirasi yang sama, yang dibuktikan tidak hanya lisan tapi juga tertulis,” tandasnya.

Mahasiswa IMM yang memulai aksinya dengan longmarch dari kantor PDM Lamongan ini juga menyuarakan penolakan mereka terhadap naiknya PPN dari 10 persen menjadi 11 persen ditengah kondisi rakyat yang masih menderita.

Pula, Mahasiswa juga menolak pemindahan Ibu Kota Negara. "Kami minta bertemu dengan Bupati Lamongan. Kami ingin menyampaikan, menyuarakan kegelisahan rakyat atas kebijakan yang dibuat bapak - bapak di pusat," kata peserta aksi lainnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lamongan, Fahrudin Ali Fikri yang menemui pengunjuk rasa mengatakan, Bupati Lamongan berhalangan hadir menemui mahasiswa karena sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.

Di hadapan mahasiswa, Fahrudin juga membubuhkan tanda tangan di pernyataan sikap para mahasiswa. "Kami sampaikan bahwa Bupati Lamongan tidak bisa menemui mahasiswa karena sedang ada acara di Brondong," ungkap Fahrudin di hadapan pengunjukrasa.

Usai mendengar penjelasan Fahrudin dan menyaksikan Fahrudin yang mewakili Pemkab Lamongan membubuhkan tanda tangan, massa mahasiswa sempat bertahan di depan Pemkab Lamongan menunggu selama beberapa saat sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tetap dalam kawalan ketat petugas kepolisian Lamongan.