Berita Surabaya

DPRD Surabaya Pertanyakan Progam 'Berobat Gratis Cukup Pakai KTP'

Pansus LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2021 DPRD Surabaya mempertanyakan program unggulan Kota Surabaya terkait layanan berobat gratis.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
nuraini faiq/surya.co.id
Baktiono (kanan), Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021, memimpin rapat di DPRD Kota Surabaya, Kamis (7/4/2022). 

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2021 DPRD Surabaya mempertanyakan program unggulan Kota Surabaya terkait layanan berobat gratis cukup dengan menunjukkan KTP. 

Semua warga ber-KTP Surabaya langsung dilayani di rumah-rumah sakit (RS). Cukup dengan menunjukkan KTP.

Inilah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Program unggulan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang semestinya bisa dijalankan sejak 1 April 2021 itu belum berjalan maksimal.

Dalam implementasinya, bekal KTP ternyata belum cukup untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan dengan gratis. 

"Dalam visi misi Wali Kota dan Wakilnya (Eri Cahyadi-Armudji), layanan kesehatan harus terpenuhi. Warga bisa berobat gratis ke RS cukup menunjukkan KTP. Tapi ternyata tidak demikian," kata Ketua Pansus LKPJ, Baktiono, Kamis (7/4/2022).

Di era teknologi dan digitaliasi ini mestinya semua bisa tekoneksi cukup berbasis nomor induk kependudukan (NIK) pada lembar KTP.

Untuk mempertanggungjawabkan layanan kesehatan itu, Pansus mempertemukan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dispendukcapil, Kominfo, dan perkumpulan rumah sakit (RS) seluruh Surabaya.

Jaminan layanan kesehatan bagi semua warga ber-KTP Surabaya itu diberlakukan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan BPJS Kesehatan Kota menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

Semua RS di Surabaya yang bekerjasama dengan BPJS wajib memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga Surabaya. 

Syarat awalnya adalah warga itu sudah terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Namun Dinkes menyebutkan tidak harus yang sudah terdaftar.

Kepesertaan JKN-KIS boleh menyusul setelah dirawat. 

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved