KABAR TERBARU IDI vs Dokter Terawan, Sang Jenderal Masih Buka Praktik meski Dilarang IDI Pusat

SURYA.co.id - Kabar terbaru perseteruan IDI vs Dokter Terawan Agus Putranto, sang Letjen TNI (purn) itu ternyata masih buka praktik meski sudah dipecat dari keanggotaan dilarang praktik.

Pemecatan Dokter Terawan dan larangan buka praktik menuai pro kontra. Bahkan, Komisi IX DPR akan memanggil bos Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Adib Khumaidi.

Legislator akan meminta penjelasan IDI memecat Terawan.

Selain legislator, Menteri Kesehatan (Mekes) Budi Gunadi Sadikin juga turun tangan untuk menangani konflik internal di IDI tersebut.

Seperti diketahui, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) merekomendasikan pemecatan Dokter Terawan dari keanggotan IDi dan dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3/2022).

Tak hanya itu, mantan Menteri Kesehatan dan peraih gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan tersebut juga dilarang praktik. 

Baca juga: PERSETERUAN IDI vs Dokter Terawan, DPR Bela Sang Jenderal TNI dan Menkes Budi Gunadi Melakukan Ini

Namun, dua hari setelah pemecatan dari keanggotaan IDI tersebut, tepatnya Senin (28/3/2022), Dokter Terawan masih membuka praktik.

Hal itu seperti diungkapkan oleh tim komunikasi Dokter Terwan, Andi. Andi menyampaikan tanggapan Dokter Terawan setelah mengetahui dipecat IDI. 

Andi mengatakan, kliennya masih praktik di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (RSDKT) Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah.

“Sampai hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun disana (IDI),” kata Terawan, seperti ditirukan Andi, Senin (28/3/2022), dilansir Tribunnews.com.

Bagi Terawan, IDI merupakan rumah kedua, tempatnya bernaung, bersama saudara-saudara sejawat dokter lainnya.

Baca juga: NASIB Dokter Terawan Setelah Komisi IX DPR dan Komisi III DPD RI Turun Tangan, Begini Reaksi PB IDI

“Pak Terawan mengimbau, teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik, karena kita masih menghadapi pandemi Covid -19."

"Kasian masyarakat dan saudara-saudara sejawat yang di daerah, Puskesmas, rumah sakit, dll, ikut terganggu,” ujar Andi.

Bos IDI bakal dikonfrontasi

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pihaknya akan memanggil Ketua Umum IDI Pusat, dr Adib Khumaidi.

Pemanggilan tersebut bertujuan supaya IDI menjelaskan pemecatan terhadap Dokter Terawan.

"Benar (Komisi IX akan memanggil IDI)," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin.

Selain itu, Saleh menyebut Komisi IX DPR juga berencana menghadirkan Terawan memberikan keterangan dalam forum yang sama.

"Dalam perbincangan di group Komisi IX, teman-teman menginginkan agar IDI dipanggil dan memberikan keterangan. Agar seimbang, dr Terawan juga perlu dihadirkan," jelas Saleh.

Anggota DPR lainnya, Sufmi Dasco menyebut pemecatan Dokter Terawan tidak sah alias ilegal.

Menurutnya, mereka yang membacakan keputusan majelis tentang pemecatan dokter terawan di Muktamar IDI di Aceh tidak sah karena sudah demisioner. 

"Ini sangat berbahaya bagi dunia kedokteran tetapi saya sudah pelajari dengan seksama soal pemecatan ini. Setelah saya pelajari dapat saya nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Menurut Sufmi Dasco, kepengurusan PB IDI yang baru belum dikukuhkan.

"Hal itu masih merupakan rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua hasil rekomendasi tersebut harus dieksekusi oleh PB IDI, sementara pengurus yang lama sudah demisioner dan pengurus baru belum dilantik," ucapnya.

"Lalu kemudian oleh oknum ini dicolong di forum itu untuk memecat, gitu lho, sehingga membuat gaduh, padahal di situ bukan hak oknum itu untuk mengumumkan soal rekomendasi majelis etik kedokteran ini," lanjutnya.

Dasco meyakini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa memfasilitasi masalah tersebut dengan pengurus IDI yang baru.

Selain itu, Dasco mendorong polisi menyelidiki oknum yang memicu kegaduhan yang terjadi di Muktamar.

 "Saya akan meminta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini dan harus diproses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang, di mana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi kok bisa dilakukan orang per orang," tandasnya.

Politikus PDIP yang juga seorang dokter, Ribka Tjiptaning menilai pemecatan Dokter Terawan terlalu mengada-ada dan ada unsur politis.

Ribka mengaku tidak melihat ada sisi kesalahan yang dilakukan Terawan dari sisi dokter.

"Misalnya pun masalah DSA (Digital Subtraction Angiography) itu belum ada uji klinis di Indonesia, tetapi kesalahan Pak Terawan itu tidak ada," kata Ribka kepada wartawan, Minggu (27/3/2022).

Ribka mengatakan justru banyak dokter-dokter lain yang melakukan malapraktik dan lepas dari jeratan hukum.

"Bahkan masih banyak korbannya pasien atau masyarakat itu sendiri karena pembelaan MK. Karena ikatan teman sejawat itu seperti teman kandung," ungkapnya.

Terkait Digital Subtraction Angiography (DSA) yang dilakukan dr Terawan, Ribka mengatakan tidak pernah ada korban.

Jika mengenai vaksin nusantara, Ribka justru berpendapat itu hal yang bagus di tengah impor vaksin dari Tiongkok.

"Pak Terawan jiwa nasionalismenya tinggi. Dia tetap percaya Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri, vaksin nusantara," katanya.

Itu artinya, lanjut dia, berdaulat di bidang kesehatan tinggi. Trisakti yang dimiliki Terawan sangat kuat.

"Artinya berdaulat di bidang kesehatan itu sangat tinggi dengan keyakinan suatu saat kita bisa membuat vaksin," katanya.

Apalagi, lanjut Ribka, statemen Presiden Jokowi semakin jelas bahwa Indonesia harus mencintai produk-produk dalam negeri.

"Jadi dengan adanya muktamar kemarin IDI, saya rasa ini suatu pelecahan terhadap Pak Jokowi. Masa sih salah satu menterinya Pak Jokowi dipecat IDI, itu kan sama saja melecehkan Pak Jokowi milih menterinya Nggk bener," kata Ribka.

Ribka heran mengingat prestasi Terawan tidak main-main.

Mantan Kepala RSPAD, mantan jenderal yang pernah diakui dunia.

"Lalu karena sebuah IDI, apasih IDI itu? Apa yang pernah diperbuat IDI? IDI lebih bagus perjuangkan nasib-nasib dokter lah, adik kita dokter-dokter itu anak-anak kita dokter yang nasibnya tidak jelas terkatung-katung. Lebih baik memperjuangkan mereka," ungkapnya.

Ribka menduga pemecatan Terawan mengandung unsur politis apalagi menuju 2024.

"Karena ini ada pergantian presiden, kita tahu lah semua organisasi. Itu lah penilaian saya soal pemecatan dr terawan sebagai orang yg top sebetulnya. Saya sendiri sebagai dokter, ada di belakang Pak Terawan," katanya.

PDSRIKI protes

Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia  (PDSRKI) memprotes keras atas sanksi pemecatan kepada dokter Terawan yang diumumkan dalam muktamar IDI di Aceh. 

Hal itu, dianggap akan berdampak pada suasana yang tidak kondusif di antara anggota. 

Dalam surat resmi PDSRKI tertanggal 25 Maret 2022, mereka meminta Ketua PB IDI untuk memberi penjelasan secara terbuka bahwa telah terjadi kesalahan dalam tata cara penyampaikan keputusan itu. 

"Tentang sanksi pada sejawat kami Letjen TNI (purn) Prof Dr dr Terawan Agus Putranto dengan pencabutan anggota IDI permanen secara terbuka, kami dari perhitumpunan PDSRKI dengan tegas memprotes keras kepada PB IDI atas pernyataan terbuka dari ketua MKEK Pada Muktamar IDI tersebut. Sehingga menyebabkan suasana tidak nyaman di antara anggota kami," tulis surat PDSRKI kepada Ketua Umum PB IDI seperti dikutip dari Kompas.TV, Minggu (27/3/2022).

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan memediasi perseteruan IDI vs Dokter Terawan.

"Kemenkes akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasi yang baik, sehingga situasi yang terbangun akan kondusif," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, dikutip dari Kompas.com.

Seperti diketahui, terdapat lima alasan yang mendasari rekomendasi MKEK IDI tersebut.

Satu di antaranya yakni, karena Terawan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin berbasis sel dedintrik itu selesai.

Anggota PB IDI 2012-2015, Pandu Riono mengatakan Terawan sebenarnya sudah diperiksa oleh MKEK IDI sejak 2013.

Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Terawan telah melakukan pelanggaran etika.

Yakni mempromosikan, menjanjikan soal terapi cuci otak atau brain wash bagi pasien penderita stroke.

Terapi cuci otak tersebut diklaim Terawan dapat memberikan hasil positif dan bisa melancarkan peredaran darah di kepala pasien stroke.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Buntut Pemecatan Terawan: Komisi IX DPR akan Panggil IDI, Menkes Budi Siap Bantu Proses Mediasi