Rois Syuriah PBNU KH Imam Bukhori Cholil : Rakyat Tampaknya Mulai Putus Asa Memberikan Kritik

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Penanganan masalah minyak goreng memantik beragam respon di kalangan masyarakat.

Hal ini tergambar dalam gelar ‘Ngopi’ atau Ngolah Pikiran di Ponpes Ibnu Cholil sekaligus kediaman Rois Syuriah PBNU, KH Imam Buchori Cholil, Jalan Halim Perdana Kusuma, Kota Bangkalan, Senin (21/3/2022) malam.

Keresahan masyarakat tak terbendung setelah harga minyak goreng kemasan di Kabupaten Bangkalan terus melambung hingga kini menembus Rp 50 ribu per 2 liter.

“Rakyat disuruh bertindak, namun apa? Hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri,” ketus seorang warga dalam sesi tanya jawab.

Baca juga: Puluhan Sopir Angkutan dan Bus di Terminal Talangagung Kabupaten Malang Jalani Tes Urine

Diskusi, tukar pendapat, hingga paparan gagasan itu tergelar pada Kunjungan Daerah Pilih (Kundapil) II Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dapil XI Madura, H Syafiuddin. Kundapil yang dikemas dengan obrolan santai bertemakan, ‘Ngopi’ itu digelar dihadiri beberapa kyai, habib, ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat, jurnalis, hingga aktivis LSM.

Hujan deras memaksa acara dipindahkan ke Aula Yayasan Ibnu Cholil.

“(Penanganan masalah minyak goreng) tidak ada perubahan. Bahkan ada pernyataan bernada guyonan, ‘cabe mahal tanam cabe, minyak goreng mahal silahkan terapkan 5E, e kolop (dikukus), e kellah (digodok), e tonoh (dipanggang) dan lain sebagainya,” pungkas pria asal Kecamatan Geger itu.

Sebelumnya, moderator Dr Muhaimin dalam prolognya menyampaikan, telah terjadi degradasi atau penurunan berdemokrasi dalam merespon berbagai isu-isu terkini yang berhubungan dengan permasalahan kehidupan sosial, politik berbangsa dan bernegara.

Kaum ibu rumah tangga dan masyarakat luas disebut dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh Cholil Bangkalan itu hanya bisa menjerit ketika dihadapkan pada ‘badai’ berkepanjangan minyak goreng.

Tuan rumah sekaligus Rois Syuriah, KH Imam Buchori Cholil menilai, telah terjadi ketidak seimbangan atau ketimpangan dalam menanggapi situasi terkini atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Baca juga: Flushing Waduk Wlingi, Gogo Mania Tulungagung Berebut Ikan Bekel yang Dikenal Lezat

“Sekarang banyak fenomena atas kebijakan pemerintah, mulai dari minyak goreng dan gula juga terancam menjelang Bulan Ramadhan. Rakyat tampaknya sudah mulai putus asa dalam memberikan kritik atau teguran ke pemerintah,” tegas Ra Imam yang juga Anggota DPR RI Fraksi PKB periode 1999-2004 itu.

Ra Imam mengatakan, istilah ‘Ngopi’ sengaja diusung dengan harapan tidak menimbulkan beragam interpretasi bernuansa politik, apalagi di tengah situasi yang sudah mulai memanas-memanas seperti sekarang ini,

Menurutnya, kondisi demokrasi terkini di Indonesia ini mulai agak kritis meskipun masih di stadium 1 atau 2.

Namun, lanjut Ra Imam, kalau tdak segera ditangani dengan memunculkan kesadaran-kesadaran civil society maka demokrasi ke depan akan semakin tergerus dan berkembang ke arah tidak sehat bagi generasi muda di masa mendatang.

Tak hanya menyoroti permasalahan nasional terkait ‘badai’ berkepanjangan minyak goreng, Ra Imam juga menaruh perhatian atas semakin meredupnya unsur oposisi sebagai penyeimbang atas kebijakan atau kinerja Pemkab Bangkalan.

Sehingga memunculkan sudut pandang berbeda di kalangan masyarakat, ada yang memandang kondisi di Bangkalan saat ini sudah positif dan kondusif.

Tetapi masalahnya, lanjut Ra Imam, status kondusif di Kabupaten Bangkalan tidak dibarengi dengan gerakan ataupun pembangunan di tingkat desa maupun kota.

"Namun ini merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama, bukan berarti pemerintahan di Bangkalan yang ada sekarang jelek, tidak. Bisa jadi pemerintahan di Bangkalan menunggu respon masyarakat,” terangnya.

Namun, Ra Imam menilai kondisi stagnan di Kabupaten Bangkalan seperti saat ini akan menempatkan generasi muda Bangkalan pada posisi yang sulit dengan berbagai permasalahan yang harus ditanggung.

“Generasi-generasi muda, anak-cucu kita yang akan mengganti posisi kita di masa mendatang akan terbebani dengan PR (pekerjaan rumah) yang cukup banyak. Sekarang kita duduk bersama dalam kesempatan ‘Ngopi’ ini, bagaimana menentukan langkah-langkah solutif untuk Bangkalan di masa mendatang,” pungkas Ra Imam.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dapil XI Madura, H Syafiuddin menambahkan, Bangkalan dan Madura pada umumnya bagi sejumlah negara maju merupakan kawasan primadona dengan kekayaan sumber daya alam melimpah berupa migas dan uranium.

“Selain migas, masyarakat di Kecamatan Geger, Konang, dan Kokop (Kabupaten Bangkalan) secara tidak sadar berdiri di atas kandungan melimpah uranium, bahan tenaga nuklir. Jadi, masyarakat di tiga kecamatan itu jangan mudah tergoda untuk melepas lahannya,” pesan H Syafiuddin.

Karena itu, lanjut Ketua DPC PKB Bangkalan itu, masyarakat Bangkalan dan Madura pada umumnya harus memperjuangkan kepentingan pendidikan anak-cucu.

Sehingga generasi Madura di masa mendatang tidak menjadi penonton di ‘rumah’ sendiri.

“Kirim anak-cucu kita ke pondok pesantren setelah itu kuliahkan. Sehingga Madura di masa mendatang dipenuhi generasi emas yang akan menjadi penentu keberlangsungan pembangunan di wilayahnya sendiri,” pungkas politisi kelahiran Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan itu.

BACA BERITA BANGKALAN LAINNYA