PT KAI Persempit Jalan Desa Ketanon Tulungagung, Lokasi Bus Harapan Jaya vs Kereta Rapih Dhoho

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Situasi perlintasan tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru pada Senin (28/2/2022)

Warga sudah berlalu lalang di lokasi kecelakaan lalu lintas bus Harapan Jaya dengan Kereta Api Rapih Dhoho, kemarin Minggu (27/2/2022).

Petugas PT KAI kembali memulihkan sarana yang rusak, seperti pembatas lintasan.

Selain itu petugas juga memasang besi di atas jalan, untuk mempersempit jalan desa ini.

Tujuannya agar kendaraan besar seperti truk tidak bisa lewat.

Jalan hanya disisakan selebar 2,5 meter, sehingga kendaraan kecil seukuran minibus masih bisa lewat.

"Kami hanya menyesuaikan di ujung jalan sana, karena pembatasan tonasenya 3 ton. Jadi nanti kendaraan besar tidak bisa lagi melintas," ujar petugas lapangan yang sedang memasang besi di tepi jalan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bus Harapan Jaya Disambar Kereta Api Renggut 4 Penumpang Tewas di Tulungagung

Manajer Humas PT KAI Daops 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko, perlintasan kereta api kurang dari 2 meter direkomendasikan untuk ditutup.

Namun perlintasan tempat kejadian ini terdata resmi dan lebarnya juga lebih dari dua meter.

Karena itu perlintasan ini perlu dipikirkan pengamannya.

"Bagaimana perjalanan kereta api aman, warga juga selamat," terang Ixfan.

Baca juga: Polisi Tulungagung Kerahkan Alat Berat untuk Evakuasi Badan Bus Harapan Jaya yang Ditabrak KA Dhoho

Ixfan menegaskan, pengamanan perlintasan kereta api bukan tanggung jawab PT KAI.

Pengamanan perlintasan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

PT KAI sebatas operator transportasi, seperti halnya perusahaan otobus (PO).

Baca juga: Tim Pamor Keris Polres Gresik Terus Disiplinkan Masyarakat Agar Terapkan Prokes

"Seperti bus misalnya, yang memasang tanda kejut di jalan, yang memasang rambu di jalan semuanya pemerintah. Bukan PO," paparnya.

Karena itu dengan kejadian ini, Ixfan berharap ada peran aktif dari pemerintah daerah setempat.

Ia mencontohkan Pemkot Blitar yang mengusulkan lima pos penjagaan di lima perlintasan tanpa palang pintu ke pemerintah pusat.

Pemkot Blitar mau menyediakan petugas jaga, sementara sarana di sediakan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub.

"Jadi masyarakat jangan hanya tahunya PT KAI saja, ada tanggung jawan pemerintah daerah. Kalau jalannya ditutup, keretanya yang dilempar, diganjal," ucap Ixfan.

Saat ini ada lebih dari 10 perlintasan tanpa palang pintu di Tulungagung.

PT KAI telah menutup belasan jalan tikus yang melintasi rel kereta api.

Namun Ixfan mengingatkan risiko munculnya jalan-jalan tikus baru yang dibuat warga.

Jalan tikus baru biasanya muncul karena adanya permukiman baru, seperti perumahan.

"Munculnya jalur tikus baru harus diantisipasi. Aparat desa setempat harus proaktif, jangan biarkan muncul jalur tanpa izin," tegasnya.

BACA BERITA TULUNGAGUNG LAINNYA