GUBERNUR LUKAS ENEMBE Disindir Balik Seusai Ucap Orang Papua Tidak Happy: Kewenangan Mengurus Siapa?
Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyebut 'Orang Papua Tidak Happy' memancing reaksi beragam.
SURYA.co.id - Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyebut 'Orang Papua Tidak Happy' memancing reaksi beragam.
Tak sedikit yang menyindir balik Lukas Enembe atas kinerjanya selama delapan tahun terakhir.
Pimpinan Aliansi Papua Peduli Damai (Papeda) Yulianus Dwaa mengapresiasi keprihatinan Gubernur Papua itu, namun juga mempertanyakan kewenangannya.
“Kita mengapresiasi keprihatinan beliau. Namun yang jadi pertanyaan adalah, kewenangan untuk mengurus itu siapa?. ya kan Beliau,”kata Yulianus Dwaa kepada Tribun-Papua.com, Kamis (10/2/2022) malam.
Menurut dia, seharusnya rakyat tahu sejauh mana Gubernur Lukas Enembe membuat "Orang Papua Happy" alias mengurusi warga Papua yang diungkapkan sebaliknya.
Baca juga: BIODATA Lukas Enembe yang Viral Sebut Papua Tidak Happy: Pernah Minta Label Teroris KKB Papua Dikaji
“Semua kewenangan itu kan sudah diberikan, ada di Gubernur, melalui kewenangan Otsus dan sebagainya,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebahagiaan itu identik dengan Papua damai, Papua sejahtera, rakyatnya mandiri.
"(Itu) yang bisa buat rakyat bahagia, kalau tidak seperti itu, ya Papua tidak damai, Papua tidak nyaman, masih ada penembakan disana-sini,”katanya.
Sesungguhnya, kata dia, dengan kondisi tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe mesti menjadi mediator menyelesaikan berbagai soal.
“Kita tidak bisa menolak, karena ideologi ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, tetapi kemanusiaan itu adalah nilai yang tidak bisa ditawar-tawar,"ujarnya.
"Silahkan mau berbicara NKRI harga mati, Papua Merdeka, tapi nilai kemanusiaan harus sama-sama kita lindungi,”katanya.
Yulianus menyebut, siapapun orang, hidup di Papua menjadi tanggungjawab bersama.
“Apalagi beliau sebagai kepala daerah bertugas melindungi semua warganya di Tanah Papua,”ujarnya.
Baginya, Gubernur Lukas Enembe harus bisa menjelaskan kepada Orang Papua sejauh mana pencapaian delapan tahun ‘membahagiakan’ masyarakat Papua.
Ia mengurai, menciptakan kebahagiaan, tidak cukup dengan membangun stadion olahraga, namun hak-hak masyarakat belum dibayar.