Kabar Terbaru Calon Panglima TNI: Belum Ada Surpres, 3 Kode Diduga Mengarah Jenderal Andika Perkasa

SURYA.co.id - Berikut kabar terbaru terkait calon Panglima TNI, serta momen-momen yang diduga sebagai kode Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Kabar terbaru menyebutkan, Komisi I DPR membantah adanya surat presiden (surpres) mengenai nama calon Panglima TNI.

DPR menyebut masih ada waktu sebelum pensiunnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin menyatakan jika ada surat dari Presiden, maka pasti akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. 

Namun, kata TB Hasanuddin, hingga berakhirnya rapat paripurna DPR, Senin (1/11), tidak ada surpres pergantian panglima yang dibacakan pimpinan DPR. 

"Tapi tadi pagi ini baru selesai saja rapat paripurna. Kami belum mendapatkan informasi yang dibaca oleh pimpinan DPR.

Artinya surat itu belum sampai ke Ketua DPR," tuturnya, melansir dari Kompas TV dalam artikel 'Sebut Belum Ada Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR : Masih Ada Waktu'.

Dia mengatakan jika ada surpres pergantian panglima, maka surat tersebut bakal dikirim ke Komisi I DPR.

Setelah itu Komisi I bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau  fit and proper test kepada calon panglima yang ditunjuk oleh Presiden RI. 

"Hasil fit and proper test dilaporkan ke pimpinan DPR dan DPD dan DPR nanti akan berkirim surat kepada bapak presiden itu," ujarnya menerangkan. 

Dia mengatakan masih ada waktu sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun.

Dia mengatakan, jika dikalkulasi berdasarkan pensiunnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, maka ada waktu sekitar dua minggu untuk Presiden memutuskan usulan pengganti Hadi. 

"Masih ada waktu. Kalau misal panglima TNI pensiun 1 Desember berarti pelantikan ya minggu terakhir sekarang baru minggu pertama masih ada waktu 2 minggu cukup saya kira," paparnya. 

Kode Jokowi Diduga Mengarah ke Jenderal Andika Perkasa

Sementara itu, sejumlah momen diduga sebagai kode-kode Presiden Jokowi sebelum memastikan calon Pangima TNI yang akan diajukan ke DPR RI.