Harapan Lodewijk Freidrich Paulus Soal Calon Panglima TNI, Eks Danjen Kopassus Singgung Konsep

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus ikut angkat bicara di tengah ramainya isu calon panglima TNI selanjutnya.

Kolase wikipedia/Tribunnews.com
Politisi Partai Golkar, Lodewijk Freidrich. Simak harapannya soal calon Panglima TNI selanjutnya. 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus ikut angkat bicara di tengah ramainya isu calon panglima TNI selanjutnya.

Mantan Danjen Kopassus tersebut berharap pengganti Marsekal hadi Tjahjanto selanjutnya sudah mempersiapkan konsep pertahanan Indonesia yang ideal.

Adapun hal tersebut disampaikannya mengingat dalam waktu dekat, Hadi akan memasuki masa pensiun.

"Saya berharap, tentunya Panglima TNI yang baru sudah menyusun konsep.

Perlu dikaji apakah akan kembali lagi pada minimum essentials force atau ada suatu konsep baru," kata Lodewijk saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021), melansir dari Kompas.com

Baca juga: Bocoran Terbaru Kriteria Calon Panglima TNI Menurut Istana, Jenderal Andika Perkasa Masih Unggul

Menurut Lodewijk, hal tersebut penting dimiliki oleh Panglima TNI baru dalam rangka membangun postur ideal TNI ke depannya.

Ia pun kembali mengingatkan masa pensiun Hadi Tjahjanto jatuh pada 9 November 2021.

Artinya, kata dia, Indonesia sudah harus memiliki Panglima TNI baru sebelum tanggal tersebut.

"Kita tahu akan ada suksesi Panglima TNI. Pak Hadi akan pensiun pada 9 November nanti. Diharapkan sebelum tanggal 9 TNI sudah punya Panglima yang baru.

Walaupun secara de jure saya katakan bahwa Panglima TNI akan pensiun pada 1 Desember," jelasnya.

Lanjut dia, rencana strategis (renstra) TNI selama ini dinilai sudah baik, meski tak seluruh target yang diharapkan tercapai.

Hal ini artinya, kata Lodewijk, masih banyak target TNI yang belum tercapai.

"Terus terang menurut saya 3 renstra tentang minimum essential force sudah bagus, sudah selesai, walaupun target yang diharapkan tidak sampai 100 persen.

Artinya, coba bayangkan, sudah minimum saja, belum tercapai 100 persen," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar minimum essential force tak lagi dipakai atau diubah dengan konsep kekuatan ideal.

Menurutnya, konsep tersebut juga harus dengan catatan kekuatan ekonomi telah bangkit sesudah pandemi.

"Kita berharap ekonomi kita segera bangkit. Nah, dengan ekonomi bangkit ini kita harapkan anggaran pembangunan atau pertahanan akan lebih tinggi lagi," tutur dia.

"Sehingga saya berharap kalau memang nanti ada tambahan dengan segala prioritas yang ada tentunya konsep minimum essential force saya harapkan itu diubah," lanjutnya.

Pertimbangan Jokowi Pilih Panglima TNI

Tiga kepala staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara memiliki peluang sama menjadi calon Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. 

Hal ini diungkapkan penasehat kantor staf kepresidenan, Andi Widjayanto, seperti dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Malam Kompas TV (grup surya.co.id), Selasa (5/10/2021). 

Menurut  Andi Widjayanto, baik Jenderal Andika Perkasa, Laksamana TNI Yudo Margono maupun Marsekal TNI Fadjar Prasetyo memiliki peluang yang sama menjadi Panglima TNI

Hal ini dimungkinkan setelah melihat karakter Presiden Jokowi yang tidak mempertimbangkan pakem rotasi.  

"Kalau melihat karakter pak jokowi, tiga-tiganya mungkin," kata Andi. 

Dia mencontohkan, saat pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo pada 8 Juli 2015.

Keduanya berasal dari TNI Angkatan Darat.

Saat itu, Jokowi tidak mempertimbangkan pakem rotasi yang seharusnya diisi dari Angkatan Laut. 

Menurut Andi, pertimbangan Jokowi memilih Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Moeldoko lebih pada chemisty atau kecocokan Jokowi ke Gatot yang lebih dekat dibandingkan dengan calon lain saat itu.    

Andi justru menyebutkan, sebagai presiden yang menawarkan poros maritim, pemerintahan Jokowi belum punya bintang lima dari Angkatan Laut.

"Tampaknya ada pertimbangan-pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh pak Jokowi ketimbang memakai pakem-pakem yang sudah ada

Jadi, ketiga-tiganya mungkin saja," katanya. 

Lalu, bagaimana jika dihubungkan dengan politik Pemilu pada 2024 mendatang? 

Andi menyebut jika pertimbangan ini yang dipilih, justru KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo lebih ideal untuk dipilih sebagai Panglima TNI

Hal ini beralasan karena KSAD Jenderal Andika  Perkasa sudah pensiun sebelum pemilu dimulai. 

Lalu, Laksamana TNI Yudo Margono sudah pensiun pada November 2023 dimana saat itu lagi panas-panasnya kampanye. 

Sementara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo baru pensiun pada April 2025. 

"Kalau pemilunya februari gak masalah, kalau Mei 2024, nanti kita harus menghitung segala macam.

Jadi terkait politik pemilu yang paling ideal pak Fajar, karena pensiunnya melampaui pemilu," katanya. 

Apakah itu berarti nantinya Jokowi akan memilih Panglima TNI berdasarkan chemistri atau kecocokan?

Menurut Andi, chemistry hanya salah satu pertimbangan.

"Tapi, satu yang pasti Pak Jokowi tidak memiliki pakem sendiri untuk itu," tukasnya.

Disinggung soal surat presiden ke DPR RI terkait calon panglima TNI, Andi memperkirakan surpres itu akan dikirimkan pada minggu pertama November 2021. 

Hal ini beralasan karena Marsekal TNI Hadi TJahjanto akan berakhir masa tugasnya pada 30 November 2021. 

Artinya, deadline kenegaraan untuk melantik panglima  TNI yang baru jatuh pada 30 November 2021. 

Sementara proses normal pemrosesan usulan presiden di DPR adalah 20 hari kerja sehingga maksimal 8 November 2021. surpres harus sudah diterima DPR RI. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved