9 Juta Data BLT BPJS Ketengakerjaan Dihapus, Mensos Temukan Keluarga Menteri dan PNS Dapat Bantuan

SURYA.CO.ID - Terkait pembagian BLT BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku menemukan sekira 9 juta data yang ternyata dimiliki oleh anggota keluarga menteri hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Data itu ditemukan Mensos Risma saat melakukan pemadanan kependudukan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Keluarga menteri hingga PNS itu, dalam DTKS tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Padadal seharusnya, penerima bansos adalah untuk mereka yang tergolong tidak mampu.

Baca juga: KABAR GEMBIRA Kemnaker Usul Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Ditambah, Baru Cair 4,9 Juta Pekerja

Mensos Risma mengatakan, pemadanan kependudukan itu tidak hanya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi juga keluarga.

"Sekarang kita padankan data kependudukan dan juga keluarga," beber Risma di Kantor Kemensos Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

"Ternyata ada istri yang suaminya itu PNS, bahkan menteri, karena itu sekarang kita padankan dengan Kartu Keluarga sehingga ketahuan siapa dapat siapa enggak," ujar Risma.

Meski begitu, Risma mengatakan keluarga menteri tersebut belum mendapatkan bansos. Pihak keluarga menteri yang masuk dalam DTKS, kata Risma, menolak untuk menerima bansos.

Risma tidak menjelaskan lebih jauh mengenai temuan tersebut.

"Belum terima, dia enggak mau. Pokoknya ketahuanlah," tutur Risma.

Perbaikan data yang dilakukan Kemensos dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 12 per bulannya. Kemudian pada tanggal 15 dikeluarkan SK dan minggu berikutnya penyaluran.

Hapus 9 juta data penerima BLT BPJS

Sementara itu, Mensos Risma juga melakukan pemutakhiran DTKS dengan NIK yang terdaftar di Ditjen Dukcapil untuk menjadi dasar data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).

"Kami terus melakukan perbaikan DTKS, kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI, saya diingatkan KPK untuk perbaikannya dengan BPKP," kata Risma melalui kanal YouTube Kemensos, Senin (27/9/2021).

Risma menjelaskan, sebelumnya penerima PBI-JK berjumlah 96,7 juta jiwa dari kuota yang dibiayai APBN sebanyak 96,8 juta jiwa.

Namun, pada September ini dilakukan penetapan data penerima PBI-JK dari 98,7 juta jiwa menjadi 87.053.683 juta jiwa. Angka ini berkurang sekitar 9 juta.