Breaking News:

Konflik Partai Demokrat

Yusril Ihza Mahendra Dituding Bersekutu dengan Moeldoko, Demokrat AHY Ungkit Rekom Pilkada Anaknya

Babak baru pertarungan Demokrat AHY versus kubu Moeldoko Cs setelah Yusril Ihza Mahendra bakal melakukan judicial review AD/ART Partai Demokrat 2020.

Editor: Iksan Fauzi
Kolase Tribunnews.com
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dan pengacara senior Yusril Ihza Mahendra. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Babak baru pertarungan Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) versus kubu Moeldoko Cs setelah Yusril Ihza Mahendra bakal melakukan judicial review AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

Terbaru, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding Yusril Ihza Mahendra bersekutu dengan Moeldoko Cs. Tak hanya itu, Kamhar juga mengungkit pencalonan anak Yusril, Yuri Kemal Fadlullah pada Pilkada serentak 2020 yang diusung Partai Demokrat.

Karena itu, Kamhar pun menyayangkan keputusan Yusril menjadi kuasa hukum Moeldoko Cs untuk melakukan judicial review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Kamhar menilai, akan lebih baik jika diikhtiarkan sebagai terobosan hukum karena memandang ada kekosongan hukum, menjadikan AD/ART partainya sendiri sebagai pijakan untuk mengajukan gugatan. Sebab, berdasarkan informasi dan kajian yang diperoleh Kamhar, AD/ART PBB tidak lebih demokratis dari AD/ART Partai Demokrat.

"Reputasi dan rekam jejak YIM sebagai pejuang demokrasi tercoreng dengan langkahnya ini," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).

"Image berpolitik amar ma’ruf nahi mungkar untuk kemajuan dan peningkatan kualitas demokrasi yang selama ini dibangun, pupus seketika karena pilihannya bersekutu dengan pembegal Partai Demokrat melakukan kemungkaran untuk membajak demokrasi," lanjutnya.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Wakili Moeldoko Cs Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY ke MA

Kamhar menyebut, langkah YIM itu adalah 'mengobok-obok' partai politik dan membuka ruang yang semakin lebar untuk mengintervensi independensi partai politik. Hal itu menurutnya bukan hanya ancaman bagi Partai Demokrat, tapi menjadi ancaman bagi seluruh partai politik di Indonesia, terlebih lagi ini ancaman bagi reformasi dan demokrasi.

"Beliau lupa jika pada Pilkada serentak 2020, anaknya yaitu Yuri Kemal Fadlullah di usung Partai Demokrat hasil Kongres V yang AD/ART-nya di judicial review pada Pilkada Belitung Timur yang lalu. Apa karena kalah Pilkda kemudian tanpa beban menerima pinangan para pembegal partai? Semoga tidak demikian," ujar Kamhar.

Demokrat, lanjut Kamhar, yakin bahwa hasil Kongres V Partai Demokrat diselenggarakan sesuai dengan mekanisme organisasi dan berjalan secara demokratis. "Segala produk kongres, sah, legal, legitimate tanpa ada sedikitpun keraguan didalamnya dan sama sekali tak ada pelanggaran hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang," tandasnya.

Yusril mewakili Moeldoko Cs judicial review AD/ART Partai Demokrat AHY

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved