Tersangka Penyuap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Ucap 2 Kata Saat Digiring ke KPK, MUI Bereaksi

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Begini reaksi 17 tersangka penyuap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari saat ditanaya ambisinya menjadi kepala desa. 

Para tersangka penyuap Bupati Probolinggo ini kebanyakan menutup mulutnya rapat-rapat, sambil berusaha menghindari wartawan. 

Seorang tersangka lain hanya menjawab dengan singkat. "Tidak, tidak," kata seorang tersangka yang mengenakan jaket cokelat kepada Surya.

Hal itu terlihat saat mereka digiring dari ruang Ruang Rupatama Satwika Mapolres Probolinggo menuju ke sebuah bus dengan pengawalan personel kepolisian bersenjata lengkap, Jumat (3/9/2021) pukul 21.30 WIB.

Saat itu mereka baru saja menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Baca juga: Tim KPK Bawa Mesin Penghitung Uang ke Rumah Bupati Probolinggo, 5 Koper Diduga Berisi Uang Suap

Belasan tersangka itu berjalan cepat menuju bus.

Selain itu, saat berjalan, beberapa dari mereka tampak menundukkan pandangan dan menutup sebagian wajah dengan amplop cokelat.

Tatkala bus hendak meninggalkan Mapolres Probolinggo,  sejumlah tersangka sempat melambaikan tangan kepada kerabat yang menunggu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kraksaan.

Dari informasi yang diperoleh surya.co.id, rombongan tersebut menuju bandara Juanda Surabaya, dan mengikuti penerbangan ke Jakarta menuju gedung KPK.

Mereka dikabarkan langsung ke Jakarta tadi malam, tidak bermalam di Jawa Timur.

Sebelumnya, penyidik KPK tiba ke Mapolres Probolinggo untuk melakukan pemeriksaan sekira pukul 09.00 WIB. Artinya, proses pemeriksaan memakan waktu sekitar 12 jam.

Pantauan Surya, penyidik KPK juga membawa empat koper ke dalam bus. satu koper warna merah dan tiga koper warna hitam. Satu koper hitam berstiker "disegel KPK".

Belasan tersangka itu berstatus sebagai pemberi dalam kasus ini. Diduga mereka merupakan calon Penjabat Kepala Desa.

Mereka diduga diminta membayar mahar sebesar Rp 30 juta per orang.

Total, KPK menyita dugaan uang suap hasil operasi tangkap tangan sebesar Rp 360 juta dari tangan Bupati Probolinggo dan para penyuap.

17 kades ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangap tangan (OTT) Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami yang juga anggota DPR RI, Hasan Aminuddin. 

Selain bupati Tantri dan suami, KPK juga telah menetapkan tiga orang lain sebagai penerima suap, yakni Camat Krejengan Doddy Kurniawan, Camat Paiton Muhamad Ridwan, dan Pejabat Kades Karangren Sumarto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono juga tampak mendatangi Mapolres Probolinggo.

Kedatangannya itu untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

"Saya hanya mengantarkan dokumen yang diminta (Tim KPK)," katanya, saat keluar dari gedung Polres Probolinggo usai mengantar dokumen tersebut, Jumat (3/9).

Soeparwiyono juga membenarkan bila yang diperiksa ada 17 tersangka.

"Yang menjalani pemeriksaan 17 orang itu," pungkasnya.

Berikut nama 17 kades tersangka penyuap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari: 

1. Ali Wafa

2. Mawardi

3. Mashudi

4. Maliha

5. Mohammad Bambang

6. Masruhen

7. Abdul Wafi

8. Khoim

9. Ahkmad Saifullah

10. Jaelani

11. Uhar

12. Nurul Hadi

13. Nurul Huda

14. Hasan

15. Sahir

16. Sugito

17. Samsudin

Maklumat MUI Probolinggo

Ditangkapnya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami yang juga anggota DPR RI Hasan Aminuddin, ditanggapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. 

MUI Probolinggo mengeluarkan enam maklumat kepada umat agar menyikapi kasus ini dengan baik. 

Dikutip dari kompas.com, Ketua MUI Probolinggo KH Munir Cholili mengimbau masyarakat menjaga daerah agar tetap kondusif.

Berikut poin yang tertulis dalam surat maklumat tertanggal 2 September 2021 itu.

Pertama, MUI Kabupaten Probolinggo menyatakan prihatin dan menghormati proses hukum yang adil oleh pihak penegak hukum.

Baca juga: 5 Koper Dibawa Tim KPK dari Rumah Pribadi Bupati Tantri di Jalan A Yani Kota Probolinggo

Kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat tetap menjadi kondusifitas di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Ketiga, menghindari upaya-upaya provokasi yang mengarah kepada ujaran kebencian dan melampaui batas yang melanggar hukum positif maupun hukum syariat.

Keempat, penyelenggara negara agar tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang di bawah kepemimpinan Plt Bupati.

Kelima, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, agar dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan gangguan stabilitas di wilayah Kabupaten Probolinggo.

"Keenam, menjadikan peristiwa tersebut di atas sebagai introspeksi (muhasabah) untuk masa depan Kabupaten Probolinggo," kata KH Munir.

Dinasti politik

Abdul Malik Haramain, eks rival Puput Tantriana Sari saat maju di Pilkada Probolinggo 2018 menyebut kasus hukum yang menimpa Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi sebelumnya.

Termasuk terbangunnya dinasti politik di Kabupaten Probolinggo.

Tantri diketahui menjadi Bupati Probolinggo menggantikan suaminya yang lebih dulu memimpin Probolinggo selama dua periode.

"Saya harap ini menjadi pengalaman kepada kita semua. Kita ambil pelajaran dari peristiwa ini bahwa menentukan kepala daerah itu tidak mudah. Kita butuh seleksi yang jernih sehingga bisa menghasilkan politikus yang benar-benar dibutuhkan rakyat," kata Malik yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Probolinggo, kepada Kompas.com melalui sambungan ponsel, Jumat (3/9/2021).

Malik menyayangkan dan prihatin atas peristiwa hukum yang dialami oleh Tantri dan Hasan, terkait kasus jual beli jabatan pejabat kepala desa.

Sebab, saat ini Probolinggo masih berada dalam proses pembangunan dan pemulihan karena kondisi yang terpuruk akibat Covid-19.

"Saat ini kita bersama menangani Covid-19 dan ada peristiwa hukum yang membuat kita sedih dengan OTT bupati," ujar mantan anggota DPR RI ini.

Dengan ditangkapnya bupati oleh KPK, Malik berharap masyarakat bersabar dan bijak menyikapi hal ini, sehingga kemelut persoalan bisa diselesaikan dengan baik.

Pihaknya memasrahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Malik yakin KPK bisa bertindak dengan adil dan bersikap jujur.

Malik juga meminta agar pegawai Pemkab Probolinggo tetap melayani masyarakat dengan kinerja terbaik.

"Saya mewakili masyarakat Probolinggo meminta Plt Bupati saat ini, Timbul Prihanjoko, ASN dan semua pegawai birokrasi agar tetap bekerja seperti biasa dan tidak terganggu dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya.

Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bagaimanapun keadaannya. Ayo kita bersama bergandengan tangan membangun Kabupaten Probolinggo," pungkasnya. (kompas.com)