Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Kota Malang Dimulai Pekan Depan

SURYA.CO.ID, MALANG - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Malang akan dimulai pada pekan depan.

Namun Wali Kota Malang, Sutiaji tidak menjelaskan secara gamblang kepastian tanggal PTM tersebut akan digelar.

Sementara informasi yang diterima SURYA.co.id dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, pembukaan PTM akan dilangsungkan pada tanggal 6 September 2021.

Diperbolehkannya PTM di Kota Malang ini setelah Kota Malang masuk ke dalam level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per hari ini.

Salah satu persiapan yang dilakukan jelang PTM ialah melakukan vaksinasi kepada pelajar. Serta juga melihat persiapan dari sekolah-sekolah.

Baca juga: Bupati Puput Tantriana Sari Jarang Pulang ke Ponorogo, Tak Punya Aset di Kampung Halamannya

"Tentu kami bersyukur karena saat ini Malang masuk ke dalam level 3. Ini menunjukkan bahwa akan ada kelonggaran sedikit termasuk dalam hal sekolah tatap muka. Maka menyongsong itu harus ada persiapan-persiapan. Kemarin saya sudah meninjau kesiapan sekolah mulai SD sampai SMP," ucap Wali Kota Malang Sutiaji, Selasa (31/8/021).

Selama persiapan PTM ini, vaksinasi bagi para pelajar menjadi perhatian utama orang nomor satu di Kota Malang itu.

Selain sekolah sudah menyatakan siap, guru di sekolah juga sudah divaksin, tinggal para pelajar yang kini harus juga sudah divaksin.

Total ada 45.000 dosis vaksin yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Malang.

Jumlah tersebut menyesuaikan dengan jumlah para pelajar, di mana jumlah siswa kelas 6 SD/MI sebanyak 5.000 dan SMP sekitar 40.000.

"Vaksinasi pelajar ini perlu percepatan, kalau hari ini 600 dosis, maka semoga itu rutin dilakukan. Kalau satu hari bisa jadi kita lakukan serbuan vaksin. Targetnya September ini pelajar harus selesai divaksin," tambahnya.

Sutiaji mengatakan, vaksinasi ini merupakan bentuk preventif atau pencegahan penularan Covid-19 di sekolah.

Vaksinasi juga diharapkan membentuk herd immunity para siswa.

Meski demikian, dalam PTM nanti Sutiaji tidak mengharuskan sekolah-sekolah menerapkan pembatasan sampai 50 persen.

Pembatasan itu harus dilihat dari kemampuan masing-masing sekolah.