Berita Lumajang
Risma Makin Ngamuk, Ada Ribuan KKS di Lumajang Belum Diserahkan ke Warga Calon Penerima Bansos
Sebab KKS adalah kartu debit yang dapat digunakan penerima program PKH untuk mengakses bantuan dari Kemensos.
Penulis: Tony Hermawan | Editor: Deddy Humana
lihat foto
SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) makin memerahkan telinga para pejabat di Lumajang. Setelah meminta Polri ikut mengusut pemotongan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos program keluarga harapan (PKH), Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan fakta baru, Minggu (29/8/2021).
Risma menemukan bahwa ada sebanyak 9.000 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalurkan kepada para penerima manfaat atau warga calon penerima bansos.
Risma yang sebelumnya sudah geram, kali ini makin ngamuk. Ia juga melontarkan kemarahannya kepada pimpinan bank plat merah selaku penyalur Bansos. Sebab KKS adalah kartu debit yang dapat digunakan penerima program PKH untuk mengakses bantuan dari Kemensos.
Risma pun segera meminta KKS segera didistribusikan kepada para PKM. Ia meminta paling lambat Senin (29/8/2021), urusan KKS beres. Sebab jika KKS berulang-ulang tidak digunakan, maka transaksi bisa otomatis terblokir. "Saya mau Senin (30/8/2021) clear. Karena apa, itu per Agustus akan terblokir kalau (PKM) tidak terima lagi," tegasnya.
Sementara Sukarno Hadi selaku pPimpinan bank BUMN penyalur bansos langsung pucat usai mendapat luapan amarah Mensos Risma. Sukarno mengaku akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. "Berdasarkan yang disampaikan Bu Risma, kami akan follow up," pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan pemotongan bansos di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, sudah mencuat, bahkan penyidik Mabes Polri akan dilibatkan dalam penyelidikan dalam penyelewengan program keluarga harapan (PKH) dan BPNT (bantuan pangan non tunai) di Lumajang itu.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq pun mengaku, bahwa hasil pengamatannya banyak dugaan praktik penyelewengan pada pendistribusian bansos.
Untuk itu, Thoriqul meminta agar jajaran pemda diberi kesempatan untuk ikut mengawasi implementasi regulasi pencairan bansos di lapangan.
"Saya sudah meminta izin kepada Bu Risma agar mulai sekarang para camat, kepala desa, teman-teman PKH mendata dan penerima PKM harus dipampangkan di balai desa. Ditunjukan dengan nominal, dengan penjelasan semua supaya transparan. Termasuk orang yang menerima juga harus tahu," ujar Thoriqul. ****
