Dukungan Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Menguat, Golkar & PDIP Beber Sepak Terjang KASAD

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Dukungan kepada Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya, semakin menguat.

Kini giliran wakil partai Golkar dan PDI Perjuangan yang memberikan dukungan.

Mereka kompak mendukung Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Wakil Partai Golkar dan PDI Perjuangan di DPR membeberkan sejumlah sepak terjang sang Kepala Staf Angkatan Darat selama memimpin TNI AD.

Seperti halnya diungkapkan oleh Anggota DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono dalam keterangannya, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: ELSAM Ungkap Kriteria Calon Panglima TNI Selanjutnya, Jenderal Andika Perkasa atau Laksamana Yudo?

"Kita mengacungkan jempol, kita berharap Pak Andika ini akan bisa terus berkarya di dalam tubuh TNI dan semakin memajukan TNI dan semakin memperkuat posisi Indonesia,” kata Dave Laksono, melansir dari Kompas TV dalam artikel 'Kompak, Golkar dan PDIP di DPR Dukung Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI'

Dave Laksono berpendapat, keputusan yang diambil Jenderal Andika Perkasa untuk melakukan pembongkaran yang dicurigai atau ditengarai adanya pemborosan di lembaga pendidikan AD merupakan suatu gerakan yang luar biasa dan harus diapresiasi.

“Ini menunjukkan jiwa seorang ksatria,” ujar Dave Laksono.

Bagi Dave, sikap Jenderal Andika yang membongkar ketidakbenaran di internalnya patut dicontoh oleh pemimpin kementerian dan lembaga.

Sebab, lanjutnya, apa yang dilakukan Jenderal Andika merupakan perbaikan untuk menyelamatkan keuangan negara.

“Ini tentu patut dicontoh untuk seluruh pemimpin kementerian dan lembaga, untuk terus melakukan revisi-revisi kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran, kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran di masing-masing instansi,” ujar Dave.

“Sehingga setiap rupiah uang yang pemerintah investasikan di lembaga di mana itu 100 persen milik rakyat dapat dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemajuan institusi tersebut sehingga dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia.”

Selain Dave Laksono, narasi mendukung kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa lebih tinggi untuk memimpin institusi TNI juga disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

“Saya kira sudah sewajarnya kita memberikan apresiasi kepada pimpinan TNI Angkatan Darat yang telah mengambil tindakan dengan tegas kemudian menyampaikannya kepada publik secara terbuka,” ujar TB Hasanuddin.

Dalam keterangannya, TB Hasanuddin berharap apa yang dilakukan Jenderal Andika menjadi tradisi baru yang harus diteruskan.

Dengan begitu, pengawasan di lingkungan TNI AD sudah jauh lebih baik.

“Saya berharap pengawasan pengambilan tindakan cara tegas dan mengumumkan kepada publik dengan transparan harus diteruskan,” katanya.

“Bukan hanya di lingkungan TNI Angkatan Darat saja, tetapi kita berharap di lingkungan TNI barangkali di lingkungan Kementerian lembaga lainnya.”

ELSAM Ungkap Kriteria Calon Panglima TNI Selanjutnya

Seperti diketahui, calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto saat ini mengacu pada dua sosok.

Yakni KASAD Jenderal Andika Perkasa dan KASAL Laksamana Yudo Margono.

Meski demikian, siapa yang akan dipilih jadi Panglima TNI sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Manajer Advokasi ELSAM, M. Busyrol Fuad mengatakan, ada beberapa kriteria untuk bisa mengantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021 mendatang.

Selain harus bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu, calon Panglima TNI juga harus memiliki rekam jejak yang baik.

"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM," ujar M. Busyrol Fuad di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Melansir dari Tribunnews dalam artikel 'Dua Nama di Bursa Calon Panglima TNI: Selain Rekam Jejak Baik, ELSAM Minta Komitmen Perlindungan HAM'

"Kami juga mendesak agar calon Panglima TNI menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI," ujarnya.

"Calon panglima TNI harus juga melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan," tambahnya.

Busyrol memaparkan, hal lain yang juga harus menjadi perhatian dalam pergantian Panglima TNI adalah soal keberimbangan rotasi antar-matra.

Jika merujuk UU TNI sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra.

"Ini penting, mengingat jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI," paparnya.

Busyrol menegaskan, jika dalam perspektif keberimbangan rotasi antar-matra, maka sesuai urutan, saatnya Presiden merotasi pimpinan TNI dari AU ke AL.

Langkah normatif ini penting untuk diperhatikan dan harus diambil untuk menjaga stabilitas internal TNI, namun dengan tetap memperhatikan berbagai kriteria lain yakni bebas dari pelanggaran HAM.

Namun Busyrol enggan memaparkan lebih detail terkait sosok Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan alasan belum memiliki data dan laporan.

"Untuk itu saya belum bisa komentar lebih jauh. Kami belum mempunyai laporan," paparnya.

Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisinya sebagai Panglima TNI.

Kedua sosok yang namanya kerap santer dibicarakan adalah KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa namun siapa nantinya yang akan dipilih untuk menggantikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi. 

Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR RI Effendi Simbolon menyebut, saat ini calon Panglima TNI mengerucut pada kedua nama di atas.

"Kita rujuk lagi bisa menjadi dua, dua itu KSAD dan KSAL gitu," kata Effendi Simbolon saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Ikuti Berita Lainnya Seputar Jenderal Andika Perkasa dan  Panglima TNI