Molor Lagi Molor Lagi, Bertahun-Tahun Proyek Frontage Road Sidoarjo Tak Terealisasi

SURYA.CO.ID I SIDOARJO – Mega proyek pembangunan frontage road di Sidoarjo bertahun-tahun tak kunjung usai. Bahkan pembangunan proyek ini terancam molor.

Penyebabnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakni masalah pembebasan lahan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo 2016-2021, proyek tersebut harusnya selesai tahun ini.

Namun setelah melihat kondisi di lapangan, target itu diyakini bakal meleset.

“Kami sudah melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke lokasi. Persoalannya masih sama, yakni pembebasan lahan yang tak kunjung selesai,” kata Suyarno, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Senin (9/8/2021)

Ketika mendatangi langsung proyek pembangunan jalan sepanjang 9,2 KM dari Waru hingga Buduran, para anggota Komisi C DPRD Sidoarjo juga bertemu dengan Dinas PUPR selaku leading sektor pengerjaan proyek ini.

Penjelasannya sama, yakni sejumlah persoalan dalam pembebasan lahan.

“Sejak dulu kami sudah mengusulkan, jika memang dinas kesulitan mengatasi permasalahan ini kami dorong untuk menyerahkan ke pengadilan biar dikonsinyasi," lanjut politisi PDIP itu.

Dengan konsinyasi, pembebasan bisa lebih cepat dan jalan bisa segera dibangun.

Pasalnya, proyek pembangunan frontage road itu sudah bertahun-tahun ditunggu masyarakat.

Bahkan jalan tambahan itu menjadi solusi mengatasi kemacetan dari Waru sampai Buduran yang hampir setiap hari terjadi.

"Kami akan pantau terus progresnya. Setiap bulan akan kami sidak, agar pembebasan lahan ini bisa jalan tahun ini dan pembangunan lanjutan bisa dilakukan tahun depan. Kalau bicara molor, sudah pasti molor karena sekarang RPJMD Sidoarjo yang baru sudah disahkan," lanjut Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko.

Dewan mengaku bakal terus mendorong Pemkab Sidoarjo agar secepatnya menyelesaikan pembebasan lahan.

Setidaknya sampai akhir tahun ini harus tuntas.

Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, menyebut pembangunan Frontage Road belum bisa tuntas tahun 2021 ini karena pembebasan lahan.

Spesifiknya, dalam pembebasan ini pemkab belum bisa menentukan nilai appraisal karena ada kendala dalam hal regulasi.

"Kami sebenarnya sudah appraisal, cuma karena ada peraturan baru seperti cipta kerja, PP 19/2021, lalu ada Peraturan Menteri ATR BPN, kami harus melakukan appraisal ulang sesuai tahapan-tahapannya," kata Ir Sigit Setyawan, Kepala Dinas PUBMSDA.

Menurut Sigit, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan KPK dan Kanwil BPN untuk segera merealisasikan tahapan tersebut.

"Saat ini, beberapa tahapan sudah berjalan. Pihaknya berharap, akhir bulan nanti selesai sehingga awal September bisa apraisal ulang bisa dilakukan," jelasnya.