Biodata Hamid Awaludin Mantan Menkumham yang Ragukan Donasi Rp 2 Triliun Akidi Tio, Ini Catatannya

Mohon menggunakan logika yang benar.

Ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak.

Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak.

Kedua, dekat dengan pasar penjualan. Kedua hal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar.

Parepare itu, kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang, kata Jusuf Kalla dengan kesal.

Dengan nada kecewa, Jusuf Kalla menguraikan lebih lanjut.

Tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ESDM sebutkan itu sebagai investor, akan membangun kilang minyak di tiga tempat di Indonesia.

"Dari mana uangnya? Utang cicilan mobil Toyota di kantor saya di Makassar saja belum dilunasi," tegas Jusuf Kalla.

Jelas sudah, bagaimana dengan entengnya para pejabat kita bisa dikibuli dan dibuai dengan rayuan gombal tanpa logika.

Jelas sudah, para pejabat kita bisa dengan enteng membiarkan dirinya dipasung dengan ketidakwarasan.

Gagal paham jika percaya

Kembali ke soal keluarga Akidi Tio yang mendekarasikan diri akan mendonasikan dua triliun rupiah kekayaan mereka.

Ini sebuah gagal faham bila hendak mempercayai, sebelum benar-benar uang itu ada.

Akido Tio bukanlah seseorang yang memiliki jejak jelas di bidang usaha.

Dari mana uang sebanyak itu?

Apakah lembaga perpajakan pernah mengetahui dan memungut pajak dari Akidio sedemikian banyak?

Rentetan pertanyaan logis yang harus dipakai sebelum mempercayainya.

Yang mungkin terjadi, ahli waris almarhum Akidi Tio, menemukan catatan-catatan tercecer almarhum, yang memilik kesamaran tentang harta almarhum.

Lalu, para ahli warisnya membangun mimpi-mimpi indah disertai dengan halusinasi mengenai catatan-catatan tersebut.

Untuk mewujudkan halusinasi itu, ada baiknya meminjam tangan negara melalui para pejabat dengan seribu janji. Namanya usaha.

Pertanyaan yang relevan di sini, ialah, apa keuntungan para pejabat yang mempromosikan atau mengamini orang-orang yang dengan enteng membuat janji hampa itu? Jawabannya singkat.

Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri merekalah yang membantu meringankan beban rakyat.

Jawaban etisnya, yang bisa jadi juga, ada motif lain. Wallahu alam bissawab.

Rentetan kejadian menghebohkan tentang dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan, semuanya bermuara pada kebohongan.

Maka, ada baiknya bangsa kita membuat aturan tentang para pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran seperti deretan fakta yang telah melecehkan akal sehat bangsa kita itu.

Orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran, juga harus juga diberi hukuman.

Harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah public deception. Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional". 

Profil dan Biodata Hamid Awaludin

Hamid Awaludin lahir di Pare Pare pada tanggal 5 Oktober 1960. 

Ia menempuh pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Hasanuddin. 

Lulus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 1986 dan untuk memenuhi hasrat merantau, Hamid berangkat ke Amerika Serikat.

Ia mengambil program non gelar bidang jurnalistik.

Kemudian ia mengambil dua program master di American University yaitu master dalam bidang hukum internasional, HAM dan politik internasional.

Di universitas yang sama, ia meraih gelar doktornya tahun 1998.

Hamid kemudian mendedikasikan diri di Kedubes Filipina dan Kongres Amerika Serikat sebagai peneliti politik.

Selain itu ia sempat pula menjadi Sekretaris Eksekutif Kantor Pengacara Internasional SAA.

Setelah belasan tahun berkelana, Hamid kembali ke Indonesia.

Pada tahun 1996, ia membuat penelitian di LP Cipinang mengenai "abal-abal". Abal-abal adalah istilah untuk sekelompok narapidana yang memilih tinggal selamanya di LP.

Mereka merasa tidak lagi memiliki keluarga dan tidak diharapkan lagi di tengah masyarakat.

Pada 20 Oktober 2004 ia diangkat menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu.

Hamid juga menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan MOU perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Pada 7 Mei 2007, ia digantikan Andi Mattalata lewat sebuah perombakan kabinet tahap kedua yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.

Berikut Riwayat Karir Selengkapnya:

• Wakil Direktur Pusat Studi Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP)
• Special advisor pemberantasan korupsi pada Partnership for Governance Reform in Indonesia
• Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Dosen Unhas Direktur Studi HAM Unhas
• Anggota KPU
• Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004 - 8 Mei 2007)

Dekat dengan Yusuf Kalla

Hamid Awaludin dikenal dekat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di acara Mata Najwa dia membeberkan bagaimana Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajarinya untuk berunding.

Mantan Menkumham yang juga Ketua Juru Runding Perjanjian Helsinki ini memberkan bagaimana JK mengajarinya menghadapi para pimpinan-pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Hamid menjelaskan, Jusuf Kalla sangat detail dalam mempersiapkan perundingan.

"Mulai warna dasi diatur, cara berpakaian, cara ngomong, itu semua diatur," kata Hamid.

Menurut Hamid, JK sangat menekankan bahwa kontak mata dalam suatu perundingan sangatlah penting.

"Bahkan saya dipaksa menatap mata calon lawan runding saya," ungkapnya.

Saat diajari cara tatap mata oleh JK, Hamid mengaku sempat grogi kala itu lantaran perbedaan jabatan.

"Caranya menatap mata Beliau, Hamid tatap mata saya."

"Pasti saya kalah kan, dia Wapres saya menteri. Setiap saya berkedip, Hamid tatap mata saya itu berulang-ulang kali," jelas Hamid.

Hamid lantas membeberkan pertemuannya dengan mantan pejuang GAM, Malik Mahmud yang rupanya mengagumi cara berundingnya.

"Nah belakangan saya ketemu Malik Mahmud, saya notice (memperhatikan) loh waktu berunding, selalu menatap mata saya yah," kata Hamid menirukan Malik Mahmud kala itu.

"Oh iya Kenapa? Pak JK suruh saya," jawab Hamid kepada Malik Mahmud saat itu.

Mendengar itu, para hadirin lantas tertawa. Tak ketinggalan sang pembawa acara, Najwa Shihab.

Selain itu, para hadirin juga terdengar bertepuk tangan.

Sekali lagi, Hamid menegaskan bahwa JK menuntunnya cara bernegosiasi dengan sangat detail.

"Jadi sangat detail, bukan hanya memberi tahu kami sebagai tim runding pola perencanaan tetapi cara-cara sampai detailpun harus diatur," ungkapnya.

Kemudian, pria 59 tahun itu mengungkapkan pesan penting dari JK bahwa dalam sebuah perundingan tidak ada perbedaan kelas yang membatasi.

"Yang peling penting ketika saya diberi tugas sebagai juru runding, Beliau mengatakan Hamid lawan rundingmu itu harus kau beri martabat."

"Jangan kau lebih rendah, posisimu sama dalam perundingan," ucap Hamid.

JK disebut selalu menekanan agar seseorang menjunjung tinggi martabat orang lain dalam suatu perundingan.

"Karena itu, tema perundingan damai ada kata mengatakan dignity for all martabat untuk semua, 100 persen dari Pak JK itu," ucapnya. (Kompas.com.wikipedia/perpusnas.go.id/tribunwow)