Biodata Hamid Awaludin Mantan Menkumham yang Ragukan Donasi Rp 2 Triliun Akidi Tio, Ini Catatannya

SURYA.CO.ID - Berikut ini profil dan biodata Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM yang sangsi atau meragukan donasi Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19. 

Hamid Awaludin bahkan menyebut sebuah gagal faham bila hendak mempercayai sebelum benar-benar uang itu ada.

Hamid lalu menguraikan kejadian masa lalu serupa yang disebutnya sebagai pelecehan akal sehat para pejabat. 

Hal itu dituliskan Hamid Awaludin dalam sebuah catatan berjudul Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat yang dimuat di kompas.com (grup surya.co.id), Minggu (1/8/2021). 

Berikut tulisan Hamid Awaludin selengkapnya: 

Baca juga: Fakta-fakta Akidi Tio Pengusaha yang Beri Rp 2 T ke Pemprov Sumsel, Sosoknya Tak Dikenal di Langsa

Heboh dan meriah. Riuh dengan tepuk tangan para pejabat negeri. Ahli waris Akidi Tio, seorang pengusaha di Sumatera Selatan, menyumbang Rp 2 triliun.

Banyak yang kagum dan memuja ketulusan itu, sebab di tengah lilitan utang negara dan derita akibat Covid-19, ada warga negara yang memberikan hartanya untuk kemaslahatan orang banyak.

Saya tidak bertepuk tangan. Saya tidak memberi rasa kagum, apalagi pujian.

Saya malah kian sanksi mengenai akal waras kita semua.

Saya kian teguh bahwa para pejabat di negeri ini, sama sekali belum belajar dari berbagai kejadian masa lalu.

Sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarjinalkan tingkat penalaran para pejabat negeri ini.

Hingga uang dua triliun tersebut benar-benar sudah di tangan, saya tetap menganggap bahwa di negeri ini masih banyak orang yang ingin mempopulerkan diri dengan cara melecehkan akal waras para pejabat.

Belum terlampau lama ke belakang, seorang yang mendeklarasikan diri sebagai filantropis dunia, telah mendeklarasikan ke publik bahwa ia menyumbang lebih seribu rumah di Palu, Sulawesi Tengah, yang baru saja dilantakkan oleh bencana alam, likuifaksi.

Orang yang sama juga telah memaklumatkan bahwa ia menyumbang beberapa ribu unit rumah yang telah diterjang oleh badai gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.

Sang tokoh, sebelum kejadian di dua provinsi kita itu, juga membiarkan dirinya diliput pers bahwa ia membangun secara sukarela asrama prajurit pasukan elite kita.

Hingga kini, sekian tahun kemudian, semua deklarasi itu, adalah hampa belaka. Yang lebih hebat lagi, sang pemberi janji, diganjar dengan penghargaan Bintang Mahaputra.

Hebat khan? Akibat janji-janji yang tak ditepatinya itu, Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla berteriak kencang:

“Cabut gelar kehormatan itu.”

Sejarah Terulang Lagi Bung Karno pada era 50-an, pernah menerima sepasang suami isteri di Istana Negara.

Mereka adalah Raja Idris dan Ratu Markonah.

Mereka mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi.

Mereka mendeklarasikan bisa membantu pembebasan Irian Barat.

Semua mengagumi kedua orang tersebut.

Tepuk tangan dan senyum sumringah para pejabat di negeri ini terhambur lepas. Berbunga-bunga.

Hebat. Kedok penipuan pun tersingkap beberapa hari kemudian.

Raja Idris ternyata adalah pengayuh becak, sementara Ratu Markonah adalah pelacur kelas bawah di Tegal, Jawa Tengah.

Para pejabat terkibuli secara sistematis, yang sekaligus berarti, dua orang telah melecehkan daya nalar pejabat kita ketika itu. Kita pernah juga dikagetkan oleh Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar.

Ia mengklaim bahwa ada harta karun besar yang bisa dipakai untuk melunasi seluruh utang negara.

Harta tersebut berupa emas batangan, sisa peninggalan Kerajaan Pajajaran, tersimpan di bawah Prasasti Batutulis, Bogor.

Heboh luar biasa. Rasa kagum mencuat seketika. Harapan dan optimisme pun kian berkecambah. Sebentar lagi Indonesia bebas dari utang.

Menko Kesra Ketika itu, Jusuf Kalla, meminta Said Agil datang menemuinya.

Kementrian Agama memang di bawah kordinasi Kementerian Kesra. Tahu tidak, berapa utang luar negeri Indonesia, begitu pertanyaan Jusuf Kalla ke Menteri Agama.

Menteri Agama tak bisa menjawab. Jusuf Kalla lalu memberi hitungan dengan enteng. Jumlah utang luar negeri kita saat itu, awal tahun 2000, kurang lebih Rp 1500 trilyun.

Harga emas setiap gram kala itu, adalah Rp 250 ribu per gram.

Maka, untuk melunasi utang pemerintah, kita butuh sekitar 6 ribu ton emas batangan.

Bila emas batangan tersebut kita angkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan asumsi, panjang truk adalah 5 meter, maka kita butuh jejeran truk sepanjang 5 km, Itu artinya, truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.

Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di Batutulis, tanya Jusuf Kalla. Menteri Agama terdiam lesu.

Sekali lagi, akal sehat pejabat dipreteli. Logika berpikir para pejabat dianiaya.

Sayangnya, semua itu berdampak kepada masyarakat.

Setidaknya, masyarakat mempercayai kebohongan yang sistematis seperti itu.

Tahun 2007, sidang kabinet dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tiba-tiba saja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, melapor dengan semangat berapi-api.

“Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki tiga kilang minyak baru. Dua di antaranya di kampung Pak Wapres JK, yakni di Pulau Selayar dan Parepare," ujarnya.

Tak membutuhkan waktu terlampau lama, Wapres, Jusuf Kalla, langsung angkat bicara.

Sebaiknya para menteri bila memberi laporan ke sidang kabinet, memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan.

Mohon menggunakan logika yang benar.

Ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak.

Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak.

Kedua, dekat dengan pasar penjualan. Kedua hal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar.

Parepare itu, kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang, kata Jusuf Kalla dengan kesal.

Dengan nada kecewa, Jusuf Kalla menguraikan lebih lanjut.

Tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ESDM sebutkan itu sebagai investor, akan membangun kilang minyak di tiga tempat di Indonesia.

"Dari mana uangnya? Utang cicilan mobil Toyota di kantor saya di Makassar saja belum dilunasi," tegas Jusuf Kalla.

Jelas sudah, bagaimana dengan entengnya para pejabat kita bisa dikibuli dan dibuai dengan rayuan gombal tanpa logika.

Jelas sudah, para pejabat kita bisa dengan enteng membiarkan dirinya dipasung dengan ketidakwarasan.

Gagal paham jika percaya

Kembali ke soal keluarga Akidi Tio yang mendekarasikan diri akan mendonasikan dua triliun rupiah kekayaan mereka.

Ini sebuah gagal faham bila hendak mempercayai, sebelum benar-benar uang itu ada.

Akido Tio bukanlah seseorang yang memiliki jejak jelas di bidang usaha.

Dari mana uang sebanyak itu?

Apakah lembaga perpajakan pernah mengetahui dan memungut pajak dari Akidio sedemikian banyak?

Rentetan pertanyaan logis yang harus dipakai sebelum mempercayainya.

Yang mungkin terjadi, ahli waris almarhum Akidi Tio, menemukan catatan-catatan tercecer almarhum, yang memilik kesamaran tentang harta almarhum.

Lalu, para ahli warisnya membangun mimpi-mimpi indah disertai dengan halusinasi mengenai catatan-catatan tersebut.

Untuk mewujudkan halusinasi itu, ada baiknya meminjam tangan negara melalui para pejabat dengan seribu janji. Namanya usaha.

Pertanyaan yang relevan di sini, ialah, apa keuntungan para pejabat yang mempromosikan atau mengamini orang-orang yang dengan enteng membuat janji hampa itu? Jawabannya singkat.

Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri merekalah yang membantu meringankan beban rakyat.

Jawaban etisnya, yang bisa jadi juga, ada motif lain. Wallahu alam bissawab.

Rentetan kejadian menghebohkan tentang dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan, semuanya bermuara pada kebohongan.

Maka, ada baiknya bangsa kita membuat aturan tentang para pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran seperti deretan fakta yang telah melecehkan akal sehat bangsa kita itu.

Orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran, juga harus juga diberi hukuman.

Harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah public deception. Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional". 

Profil dan Biodata Hamid Awaludin

Hamid Awaludin lahir di Pare Pare pada tanggal 5 Oktober 1960. 

Ia menempuh pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Hasanuddin. 

Lulus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 1986 dan untuk memenuhi hasrat merantau, Hamid berangkat ke Amerika Serikat.

Ia mengambil program non gelar bidang jurnalistik.

Kemudian ia mengambil dua program master di American University yaitu master dalam bidang hukum internasional, HAM dan politik internasional.

Di universitas yang sama, ia meraih gelar doktornya tahun 1998.

Hamid kemudian mendedikasikan diri di Kedubes Filipina dan Kongres Amerika Serikat sebagai peneliti politik.

Selain itu ia sempat pula menjadi Sekretaris Eksekutif Kantor Pengacara Internasional SAA.

Setelah belasan tahun berkelana, Hamid kembali ke Indonesia.

Pada tahun 1996, ia membuat penelitian di LP Cipinang mengenai "abal-abal". Abal-abal adalah istilah untuk sekelompok narapidana yang memilih tinggal selamanya di LP.

Mereka merasa tidak lagi memiliki keluarga dan tidak diharapkan lagi di tengah masyarakat.

Pada 20 Oktober 2004 ia diangkat menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu.

Hamid juga menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan MOU perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Pada 7 Mei 2007, ia digantikan Andi Mattalata lewat sebuah perombakan kabinet tahap kedua yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.

Berikut Riwayat Karir Selengkapnya:

• Wakil Direktur Pusat Studi Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP)
• Special advisor pemberantasan korupsi pada Partnership for Governance Reform in Indonesia
• Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Dosen Unhas Direktur Studi HAM Unhas
• Anggota KPU
• Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004 - 8 Mei 2007)

Dekat dengan Yusuf Kalla

Hamid Awaludin dikenal dekat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di acara Mata Najwa dia membeberkan bagaimana Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajarinya untuk berunding.

Mantan Menkumham yang juga Ketua Juru Runding Perjanjian Helsinki ini memberkan bagaimana JK mengajarinya menghadapi para pimpinan-pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Hamid menjelaskan, Jusuf Kalla sangat detail dalam mempersiapkan perundingan.

"Mulai warna dasi diatur, cara berpakaian, cara ngomong, itu semua diatur," kata Hamid.

Menurut Hamid, JK sangat menekankan bahwa kontak mata dalam suatu perundingan sangatlah penting.

"Bahkan saya dipaksa menatap mata calon lawan runding saya," ungkapnya.

Saat diajari cara tatap mata oleh JK, Hamid mengaku sempat grogi kala itu lantaran perbedaan jabatan.

"Caranya menatap mata Beliau, Hamid tatap mata saya."

"Pasti saya kalah kan, dia Wapres saya menteri. Setiap saya berkedip, Hamid tatap mata saya itu berulang-ulang kali," jelas Hamid.

Hamid lantas membeberkan pertemuannya dengan mantan pejuang GAM, Malik Mahmud yang rupanya mengagumi cara berundingnya.

"Nah belakangan saya ketemu Malik Mahmud, saya notice (memperhatikan) loh waktu berunding, selalu menatap mata saya yah," kata Hamid menirukan Malik Mahmud kala itu.

"Oh iya Kenapa? Pak JK suruh saya," jawab Hamid kepada Malik Mahmud saat itu.

Mendengar itu, para hadirin lantas tertawa. Tak ketinggalan sang pembawa acara, Najwa Shihab.

Selain itu, para hadirin juga terdengar bertepuk tangan.

Sekali lagi, Hamid menegaskan bahwa JK menuntunnya cara bernegosiasi dengan sangat detail.

"Jadi sangat detail, bukan hanya memberi tahu kami sebagai tim runding pola perencanaan tetapi cara-cara sampai detailpun harus diatur," ungkapnya.

Kemudian, pria 59 tahun itu mengungkapkan pesan penting dari JK bahwa dalam sebuah perundingan tidak ada perbedaan kelas yang membatasi.

"Yang peling penting ketika saya diberi tugas sebagai juru runding, Beliau mengatakan Hamid lawan rundingmu itu harus kau beri martabat."

"Jangan kau lebih rendah, posisimu sama dalam perundingan," ucap Hamid.

JK disebut selalu menekanan agar seseorang menjunjung tinggi martabat orang lain dalam suatu perundingan.

"Karena itu, tema perundingan damai ada kata mengatakan dignity for all martabat untuk semua, 100 persen dari Pak JK itu," ucapnya. (Kompas.com.wikipedia/perpusnas.go.id/tribunwow)