DPRD Jember Minta Satgas Covid Miliki Data Valid terkait Warga Isoman

Surya.co.id | JEMBER - Komisi D DPRD Jember meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember memiliki data valid warga isolasi mandiri (isoman).

Komisi D menilai jumlah warga yang sedang isoman lebih banyak daripada data yang dipublikasikan Satgas Penanganan Covid-19 Jember.

Jika mengacu pada data yang dipublikasikan Satgas per 24 Juli, jumlah warga isoman sebanyak 475 orang dari jumlah kasus aktif 1.551 kasus.

Sedangkan pada 26 Juli ada 1.686 kasus aktif, namun tidak ada rincian berapa orang yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, dan berapa orang yang memilih isolasi mandiri.

Anggota Komisi D mengkritisi validitas data warga isoman tersebut saat rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Kesehatan, tiga RSD, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Selasa (27/7/2021).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nurhasan meragukan data tersebut.

"Data isoman hanya 400-an orang. Padahal pantauan dari kawan-kawan di KOmisi D saja, pasti lebih dari itu. Bisa ribuan.

Seperti contoh di rumah Bu Sri (anggota Komisi D), bidan desa menyebut ada 20an orang yang isoman. Belum juga di sekitar rumah saya (Gumukmas).

Selama ini tidak ada pendataan yang betul komprehensif jumlah warga yang isoman ini," tegas Hasan.

Karenanya Hasan meminta Satgas melalui Dinkes dan jajaran Puskesmas membuat data yang valid.

"Berapa warga yang isoman karena positif, suspek, probabel. Juga warga yang dirawat oleh perawat yang keliling untuk menginfus warga yang sakit. Mungkin tindakan itu ilegal, tapi itu dibutuhkan. Jadi data ini harus benar-benar valid dan pemerintah hadir," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi D Ardi Pujo Prabowo yang berasal dari Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan.

Dia menyebut, banyak warga desanya juga menjalani isoman meski belum diketahui status Covid-nya.

"Pasti kalau didata secara valid akan ada ribuan orang. Makanya, ayo libatkan semua sektor. RT dan RW ini harus benar-benar bergerak, bersama dengan pihak desa, kecamatan, juga petugas Puskesmas. Pendataan harus dilakukan," tegas Ardi.

Sejumlah anggota Komisi D juga memaparkan kondisi di sekitar rumah mereka, yang diketahui tidak sedikit warga menjalani isoman.