Breaking News:

Virus Corona di Lumajang

Pemkab Lumajang Izinkan Keluarga Ikut Proses Pemulasaran Jenazah Covid-19 dengan Persyaratan Khusus

Pemkab Lumajang mengeluarkan kebijakan baru. Keluarga Covid-19 diperbolehkan mengikuti proses pemulasaran jenazah dengan persyaratan. Namun, ada b

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Parmin
surya.co.id/tony hermawan
Petugas BPBD Kabupaten Lumajang saat melakukan pemulasaran jenazah Covid-19. Pemkab Lumajang kini mengeluarkan kebijakan keluarga diperbolehkan mengikuti pemulasaran jenzah pesien covid-19 dengan persyaratan khusus. 

SURYA.CO.ID | LUMAJANG -  Sepanjang COVID-19 merebak di Lumajang 311 orang meninggal dunia.

Jenazah positif COVID-19 pun harus dimakamkan secara khusus dan harus melalui protokol kesehatan.

Begitu ketatnya menerapkan protokol kesehatan, tak jarang keluarga menolak pemulasaran tersebut.

Bahkan, beberapa kasus ada yang memaksa membongkar peti jenazah.

Merespons hal tersebut, Pemkab Lumajang mengeluarkan kebijakan baru.

Kini Pemerintah setempat mengizinkan pihak keluarga Covid-19 mengikuti proses pemulasaran.

Namun, ada beberapa persyaratan untuk mengikuti proses tersebut, yakni maksimal lima orang dan memakai perlekangkapan alat pengamanan diri (APD).

"Untuk proses pemakaman jenazah Covid-19, sekarang anggota keluarga diperbolehkan mengikuti proses pemulasaran dengan maksimal 5 orang," kata Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, Senin (5/7/2021).

Meski begitu, pihak keluarga yang menginginkan mengikuti proses memandikan, mengafani, dan menyalati, jenazah pasien Covid-19 wajib mengenakan Alat Pengamanan Diri (APD).

Itu diperlukan untuk menghindari infeksi virus saat mengikuti proses pemulasaran.

"Pihak keluarga yang berduka sekarang punya kewenangan membantu proses pemakaman tapi syaratnya harus memakai APD lengkap. Nah untuk APD-nya nanti didistribusikan di masing-masing puskesmas," tutur Agus.

Terpisah, Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno berpesan kepada Forkopimda dan seluruh direktur rumah sakit untuk saling menguatkan koordinasi dalam menangani pandemi.

Hal ini diharapkan kasus pulang paksa jenazah Covid-19 tidak kembali terjadi.

"Harusnya ada grup whatsapp yang terdiri dari Forkopimda Lumajang dan seluruh direktur rumah sakit di Lumajang.

Ini perlu agar tidak ada lagi kasus pulang paksa pasien maupun jemput paksa jenazah Covid-19," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved