Stok Vaksin Covid-19 Terbatas, Anggota DPR RI Nabil Harun Minta Jangan Sampai Terjadi Darurat Vaksin

Berita Kediri
Reporter: Didik Mashudi
Editor: Irwan Sy

SURYA.co.id | KEDIRI - Anggota DPR RI Nabil Harun mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk menyiapkan stok vaksin Covid-19 dalam jumlah yang mencukupi.

Karena target satu juta vaksinasi Covid-19 setiap hari yang dicanangkan Presiden Jokowi juga harus diimbangi dengan jumlah stok vaksin Covid-19 yang tersedia.

"Menurut informasi yang kami terima dalam hal ini Kemenkes stok vaksin Covid-19 hari ini cukup terbatas. Pemerintah harus segera melakukan langkah cepat jangan sampai negara ini ada kejadian darurat vaksin," ungkap Nabil Harun, anggota DPR RI kepada awak media di Kediri, Rabu (30/6/2021).

Diungkapkan Nabil Harun, jika sampai terjadi darurat vaksin, implikasinya bakal mengganggu proses pengendalian Pandemi Covid-19.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP itu juga mengungkapkan, dari hasil pertemuan dengan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, jumlah vaksin yang tersedia mencapai kisaran 20 juta vaksin Covid-19.

Namun jumlah stok vaksin yang tersedia telah berkurang menyusul telah tercapainya target vaksinasi Covid-19 satu juta sehari yang  dicanangkan Presiden Jokowi.

"Kisaran stok vaksin Covid-19 saat ini saya tidak yakin mencapai 10 juta. Sementara vaksin-vaksin yang akan didatangkan baru akan datang pada awal dan pertengahan bulan Juli," ungkapnya.

Stok vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini sangat terbatas.

Pemerintah melalui hubungan bilateral atau upaya apapun harus segera melakukan langkah taktis untuk mendatangkan vaksin Covid-19. 

Nabil Harun menyarankan Kementerian Kesehatan, Bio Farma dan Kementerian Luar Negeri harus segera melakukan lobi-lobi yang keras.

"Jangan sampai target vaksinasi Covid-19 yang telah dicanangkan Presiden Jokowi yang sudah cukup baik berakhir pahit karena stok vaksin yang menipis sehingga terjadi darurat vaksin Covid-19," tandasnya.

Nabil Harun yang merupakan santri alumni Ponpes Lirboyo Kota Kediri juga meminta Kemenkes dan kementerian terkait untuk segera membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang berada di garda terdepan dalam penanganan Pandemi Covid 19.

"Kita tahu mereka (tenaga kesehatan, red) yang mau bertugas di front line Covid 19 sudah mau mengorbankan nyawa dan jiwanya," jelasnya.

Pengorbanan tersebut bukan sekedar urusan angka, namun urusan perhatian pemerintah yang harus betul-betul diturunkan kepada tenaga kesehatan yang berhak.

"Kita tahu di beberapa daerah masih banyak insentif tenaga kesehatan baik itu dokter dan perawat yang masih belum tertunaikan," jelasnya.