PPKM Darurat

Aturan Naik Pesawat dan Kereta Api Selama PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3-20 Juli 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali akan diterapkan pada 3-20 Juli 2021. Berikut aturan naik pesawat.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
ILUSTRASI Aturan naik pesawat dan kereta api 

SURYA.CO.ID - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali akan diterapkan pada 3-20 Juli 2021.

Pemberlakuan PPKM Darurat ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi) melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Jokowi. 

Pemerintah mengambil langkah ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa pekan ini.

Selama PPKM Darurat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, satu di antaranya adalah aturan naik pesawat dan kereta api untuk perjalanan jarak jauh. 

Baca juga: 15 Poin Aturan PPKM Darurat Diberlakukan Presiden Jokowi Mulai Sabtu 3 Juli 2021, Ini Bocorannya

Melansir dari dokumen mengenai PPKM Darurat, disebutkan bahwa bagi yang akan melakukan perjalanan  menggunakan pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I).

Sementara penumpang pesawat harus menunjukkan hasil PCR H-2 sebelum keberangkatan.

Untuk moda transportasi jarak jauh lainnya diminta menunjukkan hasil tes swab antigen yang dilakukan H-1 keberangkatan. 

Di sisi lain, ada 14 aturan yang berlaku selama PPKM Darurat, di antaranya:

1. Semua karyawan sektor non esensial bekerja dari rumah atau 100 persen work from home (WFH).

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring

3. Maksimal karyawan sektor esensial yang bekerja di kantor atau work from office sebanyak 50 persen. Sementara untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen WFO dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

a. Cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved