PDIP Jatim
Hasil Rakerda di Kota Blitar: PDIP Jatim Usulkan Puan Maharani Jadi Capres di Pemilu 2024
DPD PDIP Jatim memutuskan mengusulkan Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) dari PDIP di Pilpres 2024.
Penulis: Samsul Hadi | Editor: Parmin
SURYA.co.id | BLITAR - DPD PDIP Jatim memutuskan mengusulkan Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) dari PDIP di Pilpres 2024.
Keputusan itu berdasarkan hasil Rakerda DPD PDIP Jatim yang digelar di Gedung Kesenian Kota Blitar, Senin (21/6/2021).
"Salah satu keputusan penting kami dari hasil Rakerda, yaitu mengusulkan Ibu Puan Maharani menjadi calon presiden RI dari PDIP," kata Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari usai Rakerda.
Sri mengatakan keputusan itu berdasarkan usulan dari 38 DPC PDIP di Jatim yang mengikuti Rakerda baik secara langsung maupun virtual.
"Seluruh daerah dengan karakter budaya Arek, Madura, Mataraman, dan Pantura, semuanya mengusulkan Ibu Puan menjadi capres dari PDIP," ujarnya.
Dikatakannya, dalam Rakerda ini, DPD PDIP Jatim menampung aspirasi dari DPC untuk kemudian menjadi usulan dalam pelaksanaan Rakernas pada Agustus mendatang.
"Itu usulan poin paling penting di Rekerda. Semua DPC mengusulkan itu. Di Rakerda bunyinya seperti itu," katanya.
Selain itu, kata Sri, DPD juga diperintahkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menata barisan untuk menghadapi Pemilu 2024.
Menurutnya, barisan ini harus kuat dan siapapun nanti yang ditunjuk Ketua Umum untuk menjadi capres di Pemilu 2024, DPD sudah harus siap.
"Di dalam organisasi partai kami ada hak prerogatif Ketua Umum. Di mana Ketua Umum diberi keputusan tertinggi untuk memilih si A, B, dan C menjadi capres dan cawapres. Tapi hari ini, kami di Jatim mengusulkan Ibu Puan sebagai capres dari PDIP," katanya.
Kenapa Puan? Sri menjelaskan karena DPD menginginkan seorang kader yang maju menjadi capres.
Dalam pelaksanan Pilkada, DPD juga selalu mengusulkan kader maju menjadi calon kepala daerah.
Terbukti, pada Pilkada 2020 lalu, ada 11 kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jatim.
"Kenapa harus kader, karena kader mengerti cara gerak jiwa, kebutuhan, dan implikasi dari semua sudah paham. Kalau kader menjadi pejabat di pemerintahan, mereka paham melakukan sinergi antara rakyat dengan partai. Karena sejatinya partai merupakan wadah pergerakan rakyat," katanya.
Selain soal politik, menurutnya, poin penting lain dari hasil Rakerda, yaitu, soal desa.