Penanganan KKB Papua Berubah, Panglima TNI dan Kapolri Gandeng Tokoh Masyarakat dan Kepala Daerah

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Penanganan terhadap teroris KKB Papua berubah setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Papua.

Panglima TNI dan Kapolri akan menggandeng tokoh masyarakat dan kepala daerah untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakhiri kunjungannya di Jayapura, Papua, pada Kamis (27/5/2021) siang.

Sebelum pergi, kedua jenderal bintang empat tersebut mengadakan pertemuan tertutup dengan para tokoh masyarakat dan agama, serta bupati dari 10 kabupaten di pegunungan tengah Papua.

Setelah pertemuan, Kapolri dan Panglima TNI tidak memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di luar lokasi pertemuan.

Baca juga: Teroris KKB Papua Tak Cuma Diburu Satgas Nemangkawi, Polri Juga akan Libatkan 3 Lembaga ini

Baca juga: Markas-markas KKB Papua Berhasil Dikuasai Satgas Nemangkawi, Operasi Berlanjut ke 4 Wilayah ini

Menurut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono, kunjungan Panglima TNI dan Kapolri untuk bersilaturahmi dengan prajurit TNI-Polri yang ada di Papua.

Pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kepala daerah, kata Yogo, untuk mendorong upaya merangkul masyarakat yang terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Berkunjung ke Papua, Panglima TNI dan Kapolri Bertemu Tokoh Masyarakat dan Kepala Daerah'

"Pertemuan ini untuk menyinkronkan kerja sama sehingga pendekatan yang dilakukan oleh TNI-Polri lebih kepada pendekatan kesejahteraan," kata Yogo di Jayapura, Kamis.

Hal yang sama diutarakan Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri. Menurut dia, pola penanganan KKB Papua akan berubah, yaitu dengan pendekatan kesejahteraan.  

Bahkan TNI-Polri akan berusaha membuka ruang dialog dengan para pimpinan KKB Papua.

"Kita satu visi mengedepankan pendekatan kesejahteraan, mau berdialog dengan siapapun, tapi tentu dalam bingkai NKRI," kata dia.

Fakhiri memastikan TNI-Polri akan membuka diri dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Hal ini, kata Fakhiri, sangat penting untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah pegunungan tengah Papua.