Eks Danjen Kopassus Wanti-wanti Yonif 762 Sebelum Hadapi KKB Papua: OPM Sudah Tunjukkan Kebrutalan

Fakhiri memastikan TNI-Polri akan membuka diri dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Hal ini, kata Fakhiri, sangat penting untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah pegunungan tengah Papua.

Tak Cuma Diburu Satgas Nemangkawi

Sementara itu, perburuan KKB Papua ke depannya juga akan melibatkan 3 lembaga lain.

Polri melibatkan sejumlah lembaga untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, setelah keputusan pemerintah melabelkan organisasi tersebut sebagai teroris.

Melansir dari tribratanews.polri.go.id, sejumlah lembaga tersebut antara lain Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, KKB Papua dikategorikan sebagai kelompok teroris lantaran mereka kerap menyerang warga sipil, merusak fasilitas umum, dan menyebabkan kekacauan.

Artinya, target mereka tidak hanya aparat keamanan.

"Berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan yang mereka lakukan sudah sangat brutal yang menyasar masyarakat sipil, menyerang fasilitas warga dan publik itu yang kita anggap sudah keluar dari tindakan konflik bersenjata yang selama ini mereka lakukan," terang Kabaintelkam.

Aksi kekerasan yang dilakukan KKB Papua dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Karena itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa pula untuk menumpas kelompok tersebut.

"Di situlah pelibatan BNPT, Densus 88, PPATK, yang memeperkuat pemberantasan, karena selain aktor utama yang melakukan kekerasan, kan ada juga yang mendorong anggaran dana," terang mantan Kapolda Papua ini.

Kabaintelkam menerangkan, KKB Papua memiliki senjata modern.

Diduga ada yang memberi suplai atau bantuan kepada mereka sehingga transaksinya bisa ditelusuri, khususnya dari sisi pergerakan uangnya.

Namun dalam beberapa kasus, KKB juga merampas senjata milik aparat.