Breaking News:

Opini

Mengubah Dimensi Hukum ke Dimensi Sosial

Aturan seperti lockdown atau PPKM perlu lebih ditegakkan lagi. Jika ada orang ketahuan tidak membawa dokumen selayaknya mereka dilarang masuk.

ist/youtube kompas tv
Tangkap layar video kericuhan di TPU Tegal Alur, Jakarta. 

Oleh: Yayan Sakti Suryandaru (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR Surabaya)

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus marahnya masyarakat pada penutupan di TPU Tegal Alur Jakarta? Ketika objek wisata dibuka, justru TPU ditutup oleh gubernur DKI Anies Baswedan.

Masyarakat begitu marah, begitu tertib sosial dilakukan rekayasa sosial (social engineering). Selalu dikatakannya, itu merupakan tradisi, budaya turun menurun, atau warisan nenek moyang. Begitu Pemda DKI melarang orang-orang berziarah ke TPU masyarakat begitu beringasnya. Mereka merusak pagar makam dan menyuruh semua kendaraan untuk masuk ke TPU. Personel keamanan begitu kewalahan melihat jumlah massa yang banyak. Mereka akhirnya menambah jumlah personel keamanan, hingga keadaan boleh dikatakan aman.

Revolusi Strategi Aparat

Ketika tertib sosial terusik, masyarakat begitu marahnya seperti budaya mudik, yang saban tahun mereka lakukan dilarang masyarakat berusaha mengakali. Mereka selalu beralasan ini sudah tradisi dan akan terasa hampa jika budaya ini tidak dilakukan.

Masyarakat tidak mau mengurus dokumen yang diperlukan. Mereka bersiasat untuk mengakali petugas. Naik truk, bersembunyi di balik mobil pengangkut barang atau mengaku tidak tahu. Selalu yang dimengerti adalah mereka tidak boleh ini dan itu. Tidak boleh tidak membawa dokumen, tidak boleh tidak vaksinasi atau tidak boleh mudik. Itu yang selalu dipahami oleh masyarakat kita.

Padahal aparat menginginkan aturan itu dilaksanakan. Tetapi, aturan itu dipahami sebagai sebuah hukum atau larangan. Masyarakat tidak bisa diajak secara masif diimbau lewat suatu strategi komunikasi. Mereka lebih tidak takut pada aturan dibandingkan dengan petugas yang berusaha menegakkan aturan itu. Mereka lebih takut pada aparat gabungan yang menindak mereka daripada aturan itu.

Diperlukan suatu strategi komunikasi yang lebih menyentuh nurani daripada aturan yang lebih memengaruhi kognisi mereka. Masyarakat harus lebih banyak contoh dan pengalaman dibandingkan dengan suatu anjuran. Mereka misalnya lebih patuh pada aturan untuk vaksin antigen dibandingkan dengan anjuran untuk 3M, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan memakai masker.

Diperlukan waktu yang agak lama di Indonesia untuk mengubah atau merevolusi strategi para aparat. Jadi yang diubah adalah pikiran aparat daripada pikiran masyarakat. Kalau begini terus menerus ibaratnya ada hukum tetapi dikangkai oleh masyarakat. Dalam sosiologi, ini yang namanya anomie atau kekuasaan hukum. Artinya ada hukum tetapi masyarakat tidak mematuhinya. Ada tapi tiada. Garis tak terdengar. Diperlukan perubahan mindset untuk melakukan strategi komunikasi pada masyarakat.

Masyarakat perlu suatu aturan yang lebih menyentuh afeksinya dibandingkan dengan kognisiya. Kalau aturan itu berkonotasi hukum masyarakat akan mengabaikannya. Masyarakat akan lebih patuh pada aturan yang lebih menyentuh pada emosinya atau perasaannya.

Halaman
12
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved