Sosok Harun Al Rasyid yang Pimpin OTT KPK Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan 4 Kepala Desa

Sumber di internal komisi antikorupsi itu menyatakan, tim KPK mencokok NRH dibantu oleh Bareskrim Polri.

Bupati Nganjuk diduga terlibat jual beli jabatan.

Empat orang kepala desa di Nganjuk dikabarkan ikut diamankan tim KPK. 

KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk dan pihak lainnya yang terkena OTT.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri belum merespons konfirmasi yang sudah dilayangkan melalui pesan WhatsApp.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dikepalai oleh Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Sosok Harun sendiri dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Informasi tentang OTT KPK Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) juga diterima Ketua DPRD Nganjuk.

Hanya saja Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, belum bisa memastikan kebenaran dugaan OTT tersebut karena belum ada pemberitahuan resmi.

"Kami dapat informasi malam tadi, tapi belum tahu kepastian dari dugaan OTT tersebut," kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (10/5/2021).

Mengenai kasus yang menjerat Bupati Nganjuk, dikatakan Tatit Heru Tjahjono, diduga terkait pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pace.

Namun pihaknya juga belum bisa memastikan di desa mana saja kasus diduga terjadi jual beli jabatan tersebut.

"Tetapi apakah kasus jual beli dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Mas Bupati Nganjuk atau kasus lain kami juga menunggu kejelasanya," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Tatit Heru Tjahjono menegaskan, pihaknya menunggu perkembangan yang terjadi.

"Hanya itu yang bisa kami lakukan sementara menyikapi dugaan OTT Bupati Nganjuk oleh KPK," tutur Tatit Heru Tjahjono.