Breaking News:

Berita Gresik

Dinilai Lamban Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di PDAM Gresik, Massa Desak KPK Dibubarkan

Karena itu Gepal mendesak KPK menetapkan tersangka dan mengusut tuntas para pejabat yang diduga terlibat korupsi.

surya/mochamad sugiyono
Massa berunjuk rasa di depan Kantor PDAM Kabupaten Gresik, di Jalan Raya Permata, Desa Kembangan Kecamatan Kebomas, mendesak KPK segera menetapkan tersangka, Senin (3/6/2021). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Selama sebulan lebih menyelidiki dugaan korupsi di PDAM Kabupaten Gresik, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuat sebagian masyarakat tidak sabar.

Puncaknya, Senin (3/5/2021), puluhan orang yang tergabung aliansi lembaga swadaya masyarakat Gerakan Penolak Lupa (LSM Gepal) berunjuk rasa di kantor PDAM untuk mempertanyakan kinerja KPK.

Massa mempertanyakan sejauh mana langkah KPK yang memeriksa direksi PDAM dan rekanannya. Dalam unjuk rassa itu, Gepal membentangkan spanduk bertuliskan 'Dana investasi Rp 133 miliar di PDAM harus diusut tuntas', 'Ada apa dengan KPK?', 'Datang dan pergi tanpa ada tersangka'.

Koordinator Gepal Syafi'udin menegaskan, selama hampir sebulan KPK telah memeriksa jajaran Direksi PDAM dan mantan Direktur Utama PDAM yaitu Muhammad yang saat ini menjabat Ketua Komisi IV DPRD Gresik. Termasuk mantan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto juga telah didatangi penyidik KPK.

Karena itu Gepal mendesak KPK segera menetapkan tersangka dan mengusut tuntas para pejabat yang diduga terlibat korupsi di perusahaan pelat merah itu.

"Tidak mungkin korupsi hanya dilakukan satu orang. Maka KPK harus segera menetapkan tersangka dan menyeret para pejabat yang terlibat korupsi, dan usut tuntas harta kekayaannya," tegas Syafi'udin.

Upaya lain yang akan dilakukan Gepal adalah mengirimkan surat ke KPK di Jakarta, dan berunjuk rasa besar-besaran atas nama rakyat Gresik. Tujuannya jelas, agar KPK segera memberantas koruptor di Kota Santri Gresik.

"Kalau tidak ada tersangka, maka pemerintah gagal membasmi korupsi di Kota Wali Gresik. Maka, bubarkan saja KPK," katanya.

Unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan memenuhi protokol kesehatan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Unjuk rasa di bawah terik matahari itu kemudian berakhir setelah massa menyampaikan aspirasi meski tak ditemui jajaran direksi PDAM.

Sebelumnya Direktur Utama PDAM Giri Tirta, Siti Aminatus Zariyah mengatakan, jajaran direksi mendukung pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK.

"Kemarin tiga direksi sudah dimintai keterangan. Termasuk mantan dirut juga dimintai keterangan. Kita tidak mempersulit KPK. Kita mendukung kinerja KPK," kata Aminatus, Kamis (8/4/2021).

Lebih lanjut Risa - sapaannya - mengatakan, salah satu dukungan kepada KPK adalah menyediakan ruang pengawas untuk memeriksa jajaran pegawai PT Dewata Bangun Tirta (DBT), rekanan PDAM.

Risa juga menegaskan, proyek yang diselidiki KPK adalah investor dari Dewata Bangun Tirta (DPT) tahun 2012 dengan nilai investasi Rp 47 miliar dan investor dari PT Drupadi Agung Lestari (DPL) dengan investasi Rp 86 miliar. Sehingga total nilai investasi di PDAM sebesar Rp 133 miliar. ****

Penulis: Sugiyono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved