Cara Bupati Hendy Siswanto Atasi 'Piring Pecah' di Jember, Kini Hubungan dengan DPRD Asyik

SURYA.CO.ID, JEMBER - Bupati Jember Hendy Siswanto terpilih dalam Pilkada serentak Desember 2020 lalu.

Ia bersama Wakil Bupati KH M Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) akan memimpin Jember untuk tiga tahun delapan bulan mendatang.

Bupati Hendy pun siap mengahadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di Pemkab Jember.

Ia menganggap persoalan itu sebagai cobaan selama dirinya meniti karier sebagai kepala daerah. "Itu bagian dari perjalanan saya, pasti ada cobaan-cobaan," katanya. 

Lantas, bagaimana cara Bupati Hendy mengahadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut?

Simak wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network yang juga Pemimpin Redaksi Harian Surya Febby Mahendra Putra dengan Bupati Hendy di Pendapa Wahyawibhawagraha Jember, Kamis  (1/4/2021).

Pak Bupati, banyak orang bilang, ketika Anda menjabat ini mendapatkan warisan piring kotor. Bahkan bukan hanya piring kotor, tetapi piring pecah. Bagaimana Anda mengatasinya?

Kalau piring pecah, tinggal dilem saja. Jadi gini Pak Febby, saya dilantik pada 26 Februari, kemudian serah terima jabatan tanggal 3 Maret.

Jadi per hari ini (saat wawancara 1 April 2021), adalah hari ke-31 saya bekerja. Dan menurut informasi, memang terjadi persoalan.

Namun apapun itu, saya melihatnya biasa saja, itu bagian dari perjalanan saya, pasti ada cobaan-cobaan. 

Persoalan itu salah satunya, ketiadaan Perda APBD (Kini Pemkab Jember akhirnya memiliki Perda APBD). Bagi Pak Bupati, apa makna dari ketiadaan APBD ini, terutama bagi pembangunan?

Maknanya penting sekali, karena APBD adalah urat nadi pembangunan. Saya ibaratkan rumah tangga, kalau tidak ada duit, mau apa kita.

Mau beraktivitas, berkreativitas tidak bisa. Itu adalah urat nadi. Saya analogikan, pemerintahan ini seperti keluarga kecil kita, ada pasangan suami istri. Kalau rukun, pasti berjalan baik. 

Apa yang terjadi di Jember ini memang sedikit kurang sepaham antara legislatif dan eksekutif, sehingga menjadikan program ini tidak sepaham terus.

Sementara dua-duanya menentukan, baik eksekutif dan legislatif. Kalau tidak klop, tidak mungkin program akan sepaham.

Apa yang Anda lakukan untuk mengklopkan itu?

Legislatif itu dipilih oleh rakyat, begitu juga dengan eksekutif, seperti saya yang juga dipilih oleh rakyat. Niatnya baik. Komunikasi harus intens, tidak boleh tertutup. Apalagi ini banyak orang.

Semua usulan baik, untuk mencapai kesepakatan bisa berbicara dengan berdua, bertiga, berempat, sampai dengan semuanya.

Intinya komunikasi, apalagi untuk kepentingan masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan eksekutif atau legislatif, namun kepentingan warga di dalamnya. Kebijakan yang didahulukan untuk kedaulatan rakyat. 

So far hubungan bupati dengan DPRD bagaimana, apakah sudah membaik?

Bukan lagi membaik, tapi asyik ini. Kami bersama teman-teman DPRD ngopi bareng, sambil diskusi, tidak dalam artian bergurau atau guyon.

Kami berdiskusi tentang program, membicarakan maksud dan tujuan. Interaksi kami enjoy, supaya bisa dipahami kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan.

Interaksi kedua belah pihak ini bukan untuk kongkalikong demi mencapai kesepakatan, tidak seperti itu. Pemerintahan ini harus dibangun oleh dua-duanya (unsur legislatif dan eksekutif).

Oya Pak Bupati, kebijakan Anda mem-Plt-kan pejabat OPD (organisasi perangkat daerah) ini banyak dikritik, tanggapan Anda?

Begini Pak, kami masuk sebagai kepala daerah Jember ini dengan kondisi Jember tidak punya APBD.

Sedangkan saya, masih belum tahu caranya membuat kayak apa.

Dengan cara yang baru ini (SIPD), kami juga tidak punya referensi, apalagi tahun sebelumnya juga tidak ada Perda APBD.

Sementara itu, kami tidak kenal dengan seluruh (pejabat) OPD, ada lebih dari 1.000 orang. Kami tidak kenal dalam tataran bekerjanya, mereka seperti apa. 

Kami datang ini diperintah oleh rakyat Jember. Kami pelayan masyarakat Jember. OPD sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.

Kami juga membawa visi dan misi, seperti yang kami sampaikan dalam janji kampanye kami. Masyarakat mempercayakan itu kepada kami.

Sedangkan seluruh ASN itu harus loyal, profesional, juga punya attitude yang baik. Kalau menurut aturan, kami bisa (melakukan mutasi) itu enam bulan lagi (setelah dilantik).

Sementara itu, ada berbagai macam persoalan yang harus kami selesaikan, seperti untuk kegiatan (operasional) harian belum ada, gaji staf berlum terbayarkan, APBD tidak ada.

Ada 17 ribu lebih ASN Pemkab Jember belum bayaran (saat Hendy masuk sebagai bupati).
Kemudian muncul pertanyaan, kapan visi dan misi kami bisa terlaksana. 

Kira-kira apa yang harus Bapak lakukan terlebih dahulu. Kalau kami adalah urusan perut dulu, Pak.

Gaji ASN harus segera dibayarkan, supaya mereka bisa bekerja dan melayani. Karenanya, saya minta semua OPD membuat hitung-hitungan data dan anggaran yang dibutuhkan untuk membayar karyawan di OPD-nya. 

Cara paling elegan menurut saya adalah mem-Plt-kan semua pejabat. Karena Plt ini tidak lama, hanya dua-tiga bulan.

Setelah semua Plt, kami langsung bekerja dan hanya dalam waktu satu hari, persoalan data pembayaran ASN itu sudah selesai. 

Ternyata itu lebih efektif. Dan kami tegaskan, dalam pidato saat memberikan SK Plt kepada teman-teman, kami tegaskan kalau kami tidak punya niat yang tidak baik kepada pejabat Pemkab Jember.

Ketika itu, kami kumpulkan di pendapa ini. Kinerja Plt harus bagus. Jika bagus nanti akan diteruskan (jabatannya), jika tidak ya maka di-kick. 

Saat itu, juga saya tegaskan kalau prioritas adalah membayarkan gaji para ASN (baik PNS, PPPK, atau pegawai tidak tetap/guru tidak tetap). 

Kemudian persoalan perut lain adalah APBD. Pemerintahan ini selama dua tahun berturut-turut tidak punya uang (Perda APBD), ini harus segera diselesaikan juga. 

Jadi Plt itu bukan dalam rangka bersih-bersih, membersihkan orang dari rezim lama?

Tidak, bapak bisa lihat baik yang lama maupun yang baru kami pakai. Silahkan cek. Kecuali saya memecat orang itu (maka bisa disebut bersih-bersih), ini kan tidak ada seperti itu.

Artinya persoalan yang Anda hadapi ini tidak kaleng-kaleng ya, tapi persoalan serius. Targetnya berapa lama Anda menyelesaikan ini, mengingat masa jabatan Anda tidak lama, sebut saja tiga tahun delapan bulan?

Saya berharap bisa menyelesaikan persoalan ini 2,5 tahun. Tentunya saya mengajak seluruh karyawan Pemkab Jember yang berjumlah lebih dari 17 ribu orang ini bertanggung jawab bersama.

Saya diperintah oleh rakyat sebagai pelayan rakyat Jember. Jadi saya dan Anda (ASN Pemkab Jember), harus melayani masyarakat Jember secara baik. Memberikan pelayanan terbaik.   (sri wahyunik)