Berita Tulungagung

DPRD Tulungagung : Kenaikan PBB Maksimal 25 Persen dari PBB Tahun Sebelumnya

Kenaikan PBB di Kabupaten Tulungagung maksimal sebesar 25 persen dari PBB tahun sebelumnya.

Penulis: David Yohanes | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/david yohannes
Ketua DPRD Tulungagung Marsono. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Pimpinan DPRD Tulungagung memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji untuk membahas kenaikan PajakBumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Wajib Pajak (NJOP), Rabu (7/4/2021).

Pemanggilan ini terkait situasi penolakan kenaikan PBB dan NJOP yang disuarakan para kepala desa yang bergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Pertemuan tertutup di Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung ini menegaskan, kenaikan PBB maksimal sebesar 25 persen dari PBB tahun sebelumnya.

"Sebelumnya perwakilan Kepala Desa sudah bertemu dengan bupati. Aspirasinya, kenaikan disepakati maksimal 25 persen,” terang Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.

Aspirasi kenaikan 25 persen inilah yang kembali dikomunikasikan DPRD dengan Sekda.

Kenaikan ini bisa menyesuaikan sesuai orientasi wilayah masing-masing.

Baca juga: Pasar Atom Kota Surabaya Gelar Vaksinasi Covid-19 pada 500 Pegawai Tenant

Baca juga: Segera Dibuka Beasiswa Generasi Emas (Gemas) untuk Mahasiswa Surabaya, Ini Persyaratannya

Sedangkan keberatan kenaikan NJOP akan dilakukan pembetulan di tahun berikutnya.

“Yang sudah benar akan dilaksanakan, yang kurang benar disesuaikan, yang salah dibetulkan. Ada skala prioritas, lewat mekanisme tahun depan,” sambung Marsono.

Kenaikan PBB maksimal sebesar 25 persen inilah yang akan jadi pedoman para pihak terkait.

Mereka yang keberatan bisa mengajukan keringanan, dan akan diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Marsono juga meminta Pemkab Tulungagung untuk mengomunikasikan kebijakan ini ke camat dan kepala desa.

“Eksekutif wajib mengomunikasikan ini dengan Kades dan camat, agar dinamika pemerintahan berjalan lancar. Termasuk membagikan SPPT (PBB),” pungkas Marsono.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB di Tulungagung sempat tertahan di Kecamatan, karena para Kades menolak membagikan ke warga.

Namun kini Pemkab Tulungagung menyatakan, 60 persen SPPT PBB sudah dibagikan ke warga.

Sisa 40 persen ini akan diselesaikan seiring proses sosialisasi.

Sebelumnya para Kades yang bergabung dalam AKD menilai, kenaikan PBB dan NJOP memberatkan warga.

Mereka beralasan saat ini ekonomi warga tengah tertekan karena pandemi virus corona.

BACA BERITA TULUNGAGUNG LAINNYA

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved