Breaking News:

Berita Tulungagung

DPRD Tulungagung : Kenaikan PBB Maksimal 25 Persen dari PBB Tahun Sebelumnya

Kenaikan PBB di Kabupaten Tulungagung maksimal sebesar 25 persen dari PBB tahun sebelumnya.

surya.co.id/david yohannes
Ketua DPRD Tulungagung Marsono. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Pimpinan DPRD Tulungagung memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji untuk membahas kenaikan PajakBumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Wajib Pajak (NJOP), Rabu (7/4/2021).

Pemanggilan ini terkait situasi penolakan kenaikan PBB dan NJOP yang disuarakan para kepala desa yang bergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Pertemuan tertutup di Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung ini menegaskan, kenaikan PBB maksimal sebesar 25 persen dari PBB tahun sebelumnya.

"Sebelumnya perwakilan Kepala Desa sudah bertemu dengan bupati. Aspirasinya, kenaikan disepakati maksimal 25 persen,” terang Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.

Aspirasi kenaikan 25 persen inilah yang kembali dikomunikasikan DPRD dengan Sekda.

Kenaikan ini bisa menyesuaikan sesuai orientasi wilayah masing-masing.

Baca juga: Pasar Atom Kota Surabaya Gelar Vaksinasi Covid-19 pada 500 Pegawai Tenant

Baca juga: Segera Dibuka Beasiswa Generasi Emas (Gemas) untuk Mahasiswa Surabaya, Ini Persyaratannya

Sedangkan keberatan kenaikan NJOP akan dilakukan pembetulan di tahun berikutnya.

“Yang sudah benar akan dilaksanakan, yang kurang benar disesuaikan, yang salah dibetulkan. Ada skala prioritas, lewat mekanisme tahun depan,” sambung Marsono.

Kenaikan PBB maksimal sebesar 25 persen inilah yang akan jadi pedoman para pihak terkait.

Mereka yang keberatan bisa mengajukan keringanan, dan akan diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved