Kudeta Demokrat Belum Berakhir, Kubu Moeldoko Tantang Bertarung di Pengadilan, Ini Reaksi AHY

Rahmad pun mengajak Demokrat pimpinan AHY untuk bertarung di pengadilan.

Untuk menentukan siapa yang sesungguhnya berhak atas Partai Demokrat.

Dilakukan melalui uji keabsahan AD/ART 2020, terkait kebenaran dan legalitasnya.

Apakah AD/ART tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Terakhir, Rahmad pun berharap agar di pengadilan nanti Demokrat pimpinan Moeldoko bisa memenangkan pertarungan ini.

"Pengadilan atau PTUN nanti memenangkan Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko sampai ke MA, yang dimenangkan adalah Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko maka yang berhak mengelola Partai Demokrat adalah Bapak Moeldoko."

"Jadi perjuangan ini masih panjang, belum final dan masih belum selesai. Tentu kita berharap nanti di pengadilan Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko akan memenangkan pertarungan ini," pungkasnya.

Reaksi AHY

Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya siap dan tidak pernah gentar menghadapi situasi apapun. Termasuk gugatan yang kabarnya akan dilayangkan kubu Moeldoko cs ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu disampaikan AHY saat menemui sejumlah pengurus Partai Demokrat di Jawa Timur mulai tingkat DPD hingga DPC Kabupaten/Kota di Jawa Timur di Cempaka Forets, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Senin (5/4/2021) sore.

"Kalau misalnya ada gugatan, kami siap. Kami tidak pernah gentar. Kami memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi apa pun dalam mempertahankan Partai Demokrat ini. Sejak awal pun, kami sudah diintimidasi," kata putra mantan Presiden SBY ini.

AHY menguraikan sejumlah alasan yang membuatnya dan semua anggota Partai Demokrat tidak gentar menghadapi serangan apapun. Salah satunya adalah, ia bersama pengurus, kader, dan simpatisan berdiri di atas kebenaran..

"Kami berdiri di atas kebenaran. Kami memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi apapun. Saya tegaskan, kami tidak akan kehabisan energi untuk menghadapi siapapun yang akan merampas hak - hak sah atas partai ini," tegasnya.

Sekadar diketahui, setelah Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko, ternyata upaya kudeta belum berhenti.

Sebaliknya, kubu Moledoko malah mengajukan gugatan terkait KLB Deli Serdang ke PTUN pada 1 April lalu.