Wali Kota Blitar Santoso Bagi-bagi Rp 50 Juta - Rp 100 Juta untuk Setiap RT, Tepati Janji Kampanye

SURYA.CO.ID, BLITAR - Mengawali karier sebagai birokrat tulen dari bawah, Santoso sukses menjadi Wali Kota Blitar periode 2021-2026.

Santoso yang berpasangan dengan Tjutjuk Sunario terpilih sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar di ajang Pilkada serentak 2020.

Jabatan Wali Kota Blitar pada periode pertama ini menjadi tantangan bagi Santoso karena dalam situasi pandemi Covid-19.

Sebagai kepala daerah, Santoso harus fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 sekaligus menjalankan program-program pembangunan di Kota Blitar.

Bagaimana langkah-langkah Santoso dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar ke depan, berikut hasil wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network yang juga Pemimpin Redaksi Harian Surya Febby Mahendra Putra dengan Wali Kota Santoso di Balai Kota Blitar, Selasa (30/3/2021).

Pak Wali, kekhasan hasil Pilkada 2020 adalah masa jabatan tidak sampai 5 tahun, hanya 3 tahun 8 bulan. Dengan waktu relatif pendek, apa yang paling prioritas selain penanganan covid, yang Pak Santoso ingin lakukan?

Sesuai dengan yang kami rumuskan di dalam Musrenbang dan RPJMD, kebetulan tahun 2021-2024 masa baru penyusunan RPJMD. Yang menjadi prioritas saya sejalan dengan pemerintah nasional dan provinsi yaitu soal pemulihan  ekonomi. Mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi menjadi skala prioritas.

Saya sudah sampaikan ke masyarakat Kota Blitar saat kampanye. Saya akan melakukan penempatan anggaran di masing-masing RT sebesar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta.

Program itu untuk menggerakkan masyarakat, mereka yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Justru dengan program ini bisa mengurangi batas-batas beberapa program yang diusulkan tapi belum dikerjakan. Dengan cara itu seluruh RT ada keterlibatan dalam pembangunan di Kota Blitar.

Program itu pengawasnya apa tidak susah? Kerena anggaran itu juga harus dipertanggungjawabkan.

Betul, kami paham, tetapi tidak usah diragukan dan ditakuti, karena saya sudah menyiapakan regulasi termasuk juklak dan juknisnya.

Bagaimana program bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan keuangannya, kami siapkan pendamping di masing-masing RT khusus dari kepala OPD terkait agar pelaksanaan berjalan baik. Jangan masyarakat takut dan menganggap program ini malah menjadi beban dan ujungnya jadi masalah.

Sepanjang punya niat baik serta didukung juklak dan juknis, program ini akan berjalan baik. Semua dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Pemkot hanya memfasilitasi pembangunan di Kota Blitar.

Selain masalah covid yang dihadapi seluruh kepala daerah di Indonesia, satu hal yang paling penting dalam memimpin pemerintahan soal good governance. Pengelolaan tata pemerintahan dengan baik. Apalagi Kota Blitar di masa lalu pernah mempunyai sejarah kurang bagus terkait korupsi. Bagaimana di periode Pak Wali ini mencegah korupsi dan melahirkan good governance?

Sejak saya menjabat wali kota Blitar selalu berharap menciptakan clean and good governance. Bagaimana kita membangun pemerintah yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.