Update Virus Corona di Surabaya Sabtu 3 April 2021: PPKM Mikro Diperpanjang? Berakhir 5 April

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut Update Virus Corona di Surabaya hari ini, Sabtu (3/4/2021).

Setelah penerapan PPKM Mikro, jumlah kasus COVID-19 mengalami tren penurunan. Sementara PPKM Mikro akan berakhir pada 5 April 2021.

Lantas apakah PPKM Mikro diperpanjang kembali? Jika diperpanjang, PPKM Mikro selanjutnya diprediksi memiliki aturan berbeda, atau bahkan lebih longgar.

Seperti pemberlakuan sekolah tatap muka, pembukaan bioskop, serta jam operasional mal yang perlahan kembali seperti sediakala.

Baca juga: Berita Persebaya Populer Hari Ini: Persiapan Laga Lawan Persela & Update Klasemen Piala Menpora

Baca juga: Soal dan Jawaban SBO TV SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sabtu 3 April 2021 Lengkap Jadwal

Virus Corona di Surabaya

Menurut laman infocovid19.jatimprov.go.id jumlah kasus di Jawa Timur hari ini bertambah 274 kasus.  Dari jumlah tersebut, 34 di antaranya dari Kota Surabaya.

Kenaikan kasus positif COVID-19 di Surabaya diimbangi dengan jumlah pasien sembuh hari ini, yaitu sebanyak 30 pasien.

Sampai saat ini Surabaya masih menjadi penyumbang pasien positif COVID-19 terbesar di Jawa Timur.

Berikut update selengkapnya:

Update Virus Corona di Jatim

Konfirmasi: 140101 (+274)

Aktif: 1994 (-30)

Sembuh: 128133 (+277)

Meninggal: 9974 (+27)

Update Virus Corona di Surabaya

Konfirmasi: 22812 (34)

Aktif: 173

Sembuh: 21287 (+30)

Meninggal: 1352 (+1)

Update Seluruh Wilayah Jatim (per daerah)

KONFIRMASI BARU (+301)

+39 KOTA SURABAYA, +24 KAB. MADIUN, +22 KAB. BLITAR, +18 KAB. NGANJUK, +17 KAB. TRENGGALEK, +14 KOTA MADIUN, +12 KAB. SIDOARJO, +11 KAB. JOMBANG, +10 KAB. KEDIRI, +9 KAB. MALANG, +9 KAB. NGAWI, +9 KAB. TULUNGAGUNG, +9 KOTA MOJOKERTO, +9 KAB. MAGETAN, +7 KAB. BANYUWANGI, +7 KAB. BANGKALAN, +6 KAB. BOJONEGORO, +6 KAB. PONOROGO, +6 KAB. GRESIK, +6 KAB. TUBAN, +6 KAB. BONDOWOSO, +5 KAB. PACITAN, +5 KOTA MALANG, +5 KOTA PASURUAN, +5 KAB. MOJOKERTO, +4 KAB. LAMONGAN, +4 KOTA BLITAR, +4 KAB. PASURUAN, +3 KOTA KEDIRI, +3 KOTA BATU, +2 KAB. JEMBER, +1 KAB. SAMPANG, +1 KAB. PROBOLINGGO, +1 KAB. LUMAJANG, +1 KOTA PROBOLINGGO, +1 KAB. PAMEKASAN.

PPKM Mikro diperpanjang?

Diketahui PPKM Mikro tahap 4 berlaku sampai 5 April 2021.

Lantas apakah PPKM Mikro diperpanjang ke tahap 5? Jika benar, maka prediksi SURYA.CO.ID, peraturan PPKM Mikro selanjutnya lebih longgar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti PPKM Mikro tahap 4.

Diketahui, PPKM mikro jilid 4 hampir sama dengan PPKM periode sebelumnya.

Aturan tersebut berupa pembatasan kegiatan perkantoran ataun work from office (WFO) sebesar 50 persen, dine in atau makan di restoran dibatasi 50 persen dengan membolehkan layanan pesan antar, dan fasilitas umum dibatasi maksimal 50 persen.

Kemudian, pusat perbelanjaan atau mal beroperasi hingga pukul 21.00, dan sektor esensial serta konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Bedanya, pada PPKM mikro jilid 4 pemerintah mulai mengizinkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka.

Namun demikian, metode ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi atau akademi. Kegiatan tatap muka dilakukan secara bertahap dengan proyek percontohan dan menerapkan protokol kesehatan.

"Kegiatan belajar mengajar untuk yang di bawah SMA atau SMK secara daring atau online, sedangkan tatap muka sudah bisa dibuatkan protokol untuk prototype di perguruan tinggi dan akademi dan berbasis proses dengan Perda (peraturan daerah) dan Perkada (peraturan kepala daerah)," terang Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (19/3/2021).

Selain itu penyelenggaraan konser serta bioskop pada PPKM Mikro tahap 4 kembali diperbolehkan, dengan catatan sesuai peraturan.

Untuk mendapatkan informasi lebih pasti terkait perpanjangan PPKM Mikro, SURYA.CO.ID akan menginformasikan update setiap harinya.

Hasil PPKM Mikro

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berhasil mencegah lonjakan kasus Covid-19 akibat masa libur panjang.

Selama dua bulan terakhir, tidak terjadi lonjakan kasus virus corona meski terdapat momen libur panjang Imlek dan Isra Miraj.

Selain PPKM mikro, lonjakan kasus diklaim berhasil dicegah akibat adanya penghapusan cuti bersama dan pembatasan mobolitas penduduk ke luar kota.

"Kebijakan PPKM mikro melalui posko tingkat desa atau kelurahan, penghapusan cuti bersama, serta pembatasan mobilitas terbukti efektif karena tidak terjadi kenaikan kasus sebagai dampak dari kedua hari raya tersebut," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/3/2021), melansir Kompas.com berjudul "PPKM Mikro Diklaim Berhasil Cegah Lonjakan Covid-19 Selama Masa Libur Panjang"

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/31/10475751/ppkm-mikro-diklaim-berhasil-cegah-lonjakan-covid-19-selama-masa-libur

Berdasar pengalaman, kata Wiku, libur panjang berdampak pada penambahan kasus positif Covid-19. Sebab, momen tersebut digunakan masyarakat untuk bepergian sehingga terjadi peningkatan mobilitas.

Selain peningkatan kasus, libur panjang juga mengakibatkan kenaikan angka kematian pasien virus corona, juga keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.

Akibat momen libur panjang Idul Fitri 22-25 Mei 2020 misalnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 sebesar 68-93 persen.

Kemudian, akibat libur panjang HUT RI 17-23 Agustus 2020, kasus Covid-19 meningkat hingga 119 persen.

Kecenderungan ini terulang ketika momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 28 Oktober-1 November, serta libur Natal dan tahun baru 24 Desember-3 Januari.

"Meskipun jumlah kenaikannya tidak lebih tinggi dari dampak libur kemerdekaan RI, libur Maulid Nabi berkontribusi pada kenaikan hingga 95 persen kasus harian, dan libur Nataru (Natal dan tahun baru berkontribusi pada kenaikan hingga 78 persen kasus harian," ucap Wiku.

Belajar dari pengalaman tersebut, kata Wiku, pemerintah melakukan pencegahan dengan melarang mudik Lebaran 2021.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mencegah lonjakan virus corona akibat tingginya mobilitas penduduk selama momen libur panjang.

"Ini adalah alarm keras yang seharusnya mampu untuk menjadi peringatan kita semua agar tidak mengulangi kejadian ini," kata Wiku.