Wawancara Eksklusif

Mas Dhito, Putra Menteri Pramono Anung yang Tak Pernah Bermimpi Jadi Bupati Kediri (2)

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) sebagai anak dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, merasa ada tanggung jawab besar.

Penulis: Farid Mukarrom | Editor: Tri Mulyono
SURYA.CO.ID/AHMAD ZAIMUL HAQ
Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito (kanan) di Pendopo Kabupaten Kediri, Senin (22/3/2021). 

Mau mencari apa lagi yang saya butuhkan. Kebetulan secara materi alhamdulillah saya sudah cukup. 

Lalu saya putuskan untuk keliling Kabupaten Kediri. Asal muasal keluarga saya tumbuh dan besar di Kabupaten Kediri.

Dari situ saya kembali ke Jakarta dan menyampaikan ke Ibu Megawati, saya menyatakan siap untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri tanpa kepentingan apapun. 

Kesan Anda kepada  Jokowi itu seperti apa Mas Dito?

Kesan Pak Jokowi bagi saya itu auranya memang terlihat seperti dari rakyat untuk rakyat.

Mas Dhito ketika Anda saat ini menjabat kebetulan sedang dalam masa pandemi. Apakah Anda merasa mendapat sesuatu hal yang tidak enak atau justru sebaliknya?

Jadi kalau bicara masalah pandemi ini adalah tantangan yang dihadapi oleh seluruh kepala daerah.

Di saat kita rapat PPKM mikro yang dijabarkan oleh pemprov saya sebagai kepala daerah ada perasaan malu ketika angka Covid-19 tidak bisa ditekan. 

Tetapi di satu sisi saya mendapat keluhan dari masyarakat yang mengatakan kita bukan mati karena Corona tapi karena lapar.

Saya sebagai bupati sudah mulai memikirkan mungkin jika Kabupaten Kediri bergeser dari zona kuning, saya minta untuk pariwisata mengusulkan (pembukaan) ke Satgas Covid agar ekonomi masyarakat bisa bangkit lagi.

Bagaimana Anda menjaga agar pemerintahan yang Anda bawa, good governence dan berakhir dengan baik?

Pada saat hari pertama kerja dengan kepala dinas, saya menyampaikan tolong cek aset pemerintah yang efisien dan tidak efisien.

Lalu kedua saya berkirim surat ke LKPP untuk unit pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kediri disupervisi. Jadi mungkin hal itu yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. 

Kemudian beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan KPK untuk menandatangani pakta integritas.

Di dalamnya ada sebuah sistem di KPK yang dinamakan monitoring, sharing and prevention.

Halaman
123
Sumber: Surya Cetak
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved