Terlalu Sadis, KKB Papua Masuk List Teroris Mirip Ali Kalora Cs? Satgas Nemangkawi Terus Kepung OPM

SURYA.co.id | JAKARTA - Aksi kelewat sadis Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua kerap membuat teror di masyarakat kini bakal dimasukkan dalam daftar teroris.

Saat ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengkaji dan akan mengkampanyekan aksi teror di luar batas kemanusian oleh KKB Ppapua kepada masyarakat sipil maupun aparat negara.

Jik nanti kampanye BNPT yang dikepalai oleh Komjen Pol Boy Rafli Amar berhasil, maka KKB Papua akan masuk daftar teroris mirip Mujahidin Indonesia Timur Poso ( MIT Poso) pimpinan Ali Kalora. 

Masuknya daftar teroris akan membuat kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut makin menderita.

Pasalnya, baru-baru ini siasat Satgas Nemangkawi berhasil membuat KKB Papua kelaparan di Kabupaten Intan Jaya.

Baca juga: Siasat Satgas Nemangkawi Berhasil Bikin KKB Papua Kelaparan, Video Dialog Pimpinan OPM Curhat di HT

Satgas Nemangkawi menggiatkan operasi setelah ulah KKB Papua yang kian beringas, di antaranya menyandera pilot dan penumpang Susi Air.

Tak lama ini, video viral pentolan KKB Papua putus asa menghadapi Satgas Nemangkawi beredar di media sosial Instagram.

Mereka kelaparan dan sulit bergerak. Mereka merencanakan akan menculik gadis dan akan dilecehkan di sebuah ladang.

Tak hanya itu, terungkap dalam video tersebut, pentolan KKB Papua itu meminta kepada anak buahnya mengepung kampung halaman Bupati Painia dan membunuh anak-anak di sana.

Hal itu dilakuakn demi mendapatkan uang dari sang bupati sekitar Rp 2,5 miliar.  

Baca juga: Video Pentolan KKB Papua Perintahkan Culik Gadis Demi Makan, Putus Asa Dikepung Satgas Nemangkawi

Semakin beringasnya KKB Papua membuat pemerintah Indonesia dan desakan dari DPR RI untuk segera memberantas kelompok separatis tersebut. 

Usulan BNPT

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berbicara soal definisi KKB di Papua sebagai organisasi terorisme.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (22/3/2021).

"Kami sedang terus menggagas diskusi-diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan sebagai organsiasi terorisme," kata Boy di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: SOSOK Ustaz Herman Viral di Video Jenglot Tarik Uang Rp 500 Juta dari Kotak Ukuran 20x30 Cm

Boy menjelaskan, apa yang telah dilakukan KKB selama ini layak disejajarkan dengan aksi teror.

Sebab, aksi KKB sering kali menggunakan kekerasan, ancaman, kekerasan menggunakan senjata api dan menimbulkan efek ketakutan yang meluas di masyarakat.

"Kondisi-kondisi real di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan aksi-aksi teror," ucapnya.

Untuk dalam hal ini, BNPT membuka berbagai ruang diskusi termasuk dengan kementerian dan lembaga lain termasuk Komnas HAM.

Baca juga: Video Bu Kades Wotgalih Pasuruan Berhubungan Badan dengan Anak Buah, Awalnya Dibuntuti Suami

Serta kemungkinan melibatkan Komisi III DPR RI, apakah nomenklatur KKB bisa menjadi kelompok jaringan teror.

"Dan tentunya kita ingin melihat peluang juga memberikan saran kepada presiden, kenapa tidak juga bahwa OPM dan TPM ini atau KKB yang telah merenggut banyak nyawa dari aparatur negara dan masyarakat sipil dikategorikan sebagai organisasi yang terlarang," ucapnya.

Baca juga: Video Mirip OTT Oknum Jaksa Terima Suap Perkara Rizieq Shihab, Ternyata Hoax, Kejagung Buru Penyebar

"Ini juga perlu tentu pembahasan-pembahasan.

Kami sedang mempromosikan diskusi-diskusi itu agar masyarakat kita lebih terbuka dan objektif untuk melihat.

Sehingga prasangka kepada pelaku kelompok ini bisa menggunakan pasal-pasal tindak pidana terorisme," pungkasnya.

Siasat Satgas Nemangkawi

Sebelumnya, siasat Satgas Nemangkawi, gabungan dari prajurit TNI-Polri berhasil membuat KKB Papua kelaparan dan makin susah bergerak.

Saat ini Satgas Nemangkawi semakin menggiatkan operasi setelah ulah KKB Papua yang kian beringas, di antaranya menyandera pilot dan penumpang Susi Air.

Dalam video viral di Instagram, tampak seorang pimpinan OPM berkomunikasi dengan pentolan KKB Papua Lainnya.

Mereka berkomunikasi menggunakan alat handytalky (HT). Keduanya sama-sama menceritakan kondisinya.

Bahkan, salah satu pentolan OPM memilih mundur duluan. 

Berikut dialog antar pimpinan KKB Papua yang sudah merasakan sulitnya hidup dan kelaparan di hutan.

Video viral itu diunggah akun Instagram @gardadepan_ind.

Tampak seorang pimpinan KKB berdialog dengan kelompok lain.

Pimpinan KKB yang memakai kaus tanpa lengan dan bercelana pendek ini  mengaku capek karena gerakannya terus dipantau TNI-Polri. 

Dia mengaku persediaan makanannya kini sudah habis. 

"Mereka (TNI-Polri) semakin banyak, kami mau mundur saja," kata pentolan KKB ini dengan bahasa asli Papua.

Rekannya di seberang sambungan HT pun merasakan hal yang sama.   

"Jadi begini bapa, kami disini juga susah, di sini kami juga susah untuk makan," katanya. 

Selanjutnya pentolan KKB ini memutuskan akan mundur, sementara kelompok lain di seberang diminta untuk tetap bertahan. 

"Ya sudah kalau kalian bertahan, kami mundur duluan saja," katanya. 

DPR minta TNI, Polri dan BIN sinergi

Sementara itu, Komisi I DPR menilai penyanderaan menjadi bukti masih lemahnya pengawasan aparat keamanan di Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong TNI, Polri dan BIN dapat bersinergi melakukan peningkatan pengawasan ekstra ketat, agar penyergapan oleh KKB Papua di ruang publik seperti bandara atau lapangan terbang tidak kembali terjadi.

Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'Pasca Susi Air Disandera KKB Papua, Polisi Perketat Pengamanan di Bandara Perintis & Daerah Rawan'

Pasca-penyanderaan Pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Kepolisian Daerah Papua akan memperketat pengamanan di Bandara Perintis.

Khususnya di daerah rawan KKB Papua.

Sejumlah daerah rawan KKB Papua yang menjadi perhatian pihak kepolisian yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Tembagapura Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya.

Kabid Humas Polda Papua,  mengatakan Polda berencana membangun Polsek dan Polres di daerah rawan. (Tribunnews.com/Kompas.com)

Baca bertia lain terkait separatis KKB Papua yang bikin rakyat ketakutan dan menderita