KLB Kudeta AHY Segera Bergulir, Petinggi Demokrat Kelabakan Memohon dan Surati Mahfud MD, Ini Isinya

SURYA.co.id | SURABAYA - Isu bergulirnya Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di sebuah hotel di Sumatera Utara membuat petinggi partai berlambang mercy tersebut kelabakan.

Mereka menyebut, KLB Demokrat itu ilegal karena inkonstitusional karena Partai Demokrat sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

Isu yang berkembang, para pengusung KLB Demokrat ingin melakukan ' kudeta AHY' alias mengganti ketua umum yang saat ini dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY merupakan anak kandung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat.

Untuk mengantisipasi KLB Demokrat ilegal seperti tudingan para kader partai digelar, para petinggi Demokrat memohon dan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Baca juga: Kubu KLB Demokrat Sudah Booking Hotel di Deli Serdang Untuk Kudeta AHY? Andi Arief Beber Indikasinya

Baca juga: 2 Alasan Barisan Massa Demokrat Desak AHY Mundur, Max Sopacua: KLB Tinggal Menghitung Hari

Mereka juga berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Apa isi surat petinggi Demokrat yang dikirimkan? 

Berikut paparan dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. 

Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam.

Upaya itu lantaran menyikapi perkembangan situasi yang makin memburuk lantaran isu KLB Demokrat yang disebut ilegal.

Baca juga: KLB Partai Demokrat Akan Digelar di Hotel Ini, DPC Medan Bilang Dibungkus Acara GAMKI

"Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dikutip dalam keterangan tertulis.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya itu, ada sejumlah alasan Partai Demokrat mengirimkan surat tersebut.

Di antaranya, Partai Demokrat sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

Kongres tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah dan secara aklamasi memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Selain itu, Herzaky mengatakan, sejak Januari 2021 pihaknya merasa telah terjadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang hendak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Padahal menurutnya, hal itu bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat.

GPK-PD ini dianggap diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta ditunggangi oleh pihak eksternal partai.

Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah.

"Atas tindakan mereka tersebut, Partai Demokrat telah memecat mereka, sehingga mereka tidak boleh lagi menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat," ungkapnya.

Saat ini, seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia sudah membuat serta menandatangani surat pernyataan menolak KLB ilegal.

Menurut dia, para pemilik suara yang sah ini juga mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres ke V Partai Demokrat di Jakarta.

Alasan-alasan itu diungkapkan dalam surat yang dikirimkan pada Kamis (4/3/2021) kemarin itu.

"Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh Kantor Menko Polhukam, kantor Kapolri serta Kementerian Hukum dan HAM," terangnya.

Sudah booking hotel

Diberitakan sebelumnya, kubu pengusung KLB Demokrat dikabarkan sudah memesan sebuah hotel di Deli Serdang sebagai tempat pelaksanaan.

Dalam akun Twitternya, petinggi Demokrat Andi Arief juga mengunggah selembar daftar tamu yang bakal hadir di acara tersebut.

Ia mengklaim, selembar daftar tamu tersebut didapatkan tim Demokrat dari pihak resepsionis Hotel The Hill di Sibolangit Kabupatem Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pria yang suka menebar isu di Twitter tersebut juga mengunggah selembar daftar tiket atas nama Moeldoko.

Siapa saja sosok mereka di lembar daftar tamu hotel?

Andi Arief menyebut, ada nama Jhoni Allen, Nazarudin, Marzuki Alie, Moeldoko, Darmizal, Ahmad Yahya dan Max Sopacua.

Namun, pemesan hotel bukanlah dari kader Demokrat di daerah maupun provinsi.

Andi Arief menyebut, mereka menggunakan kegiatan yang digagas oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Ada 8 cuitan Andi Arief di Twitter. Di cuitan terakhir, ia menyebut nama Presiden Jokowi, dan akun Menkopolhukam, Mahfud MD serta Mensesneg.   

Simak cuitan-cuitan Andi Arief di artikel di bawah ini.

"Ini bukan desas desus Pak Muldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta.

Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill di Sibolangit Kab Deli Serdang," sebut Andi Arief di akun Twitternya, Kamis (4/3/2021).

Dari penelusuran di lokasi, terdapat sejumlah nama yang selama ini santer diperbincangkan, semisal Jhoni Allen, Nazarudin, Marzuki Ali, Moldoko, Darmizal.

Biodata Syofwatillah Mohzaib, dipecat AHY dari Partai Demokrat, pembuat Alquran terbesar di dunia. AHY pecat 7 tokoh Demokrat. (Kolase Tribunnews.com)

"Setelah Kami Cek meminta siapa yang datang tamu-tamu dari Luar kota maka diTemukan Sejumlah Nama Nama Seperti : Jhoni Allen, Nazarudin, Marzuki Ali, Moldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max.Sopochua, dll," sebut Andi Arief.

"Nama-nama tersebut di atas Jhoni Allen Marbun Belum Chek in. Rencana mereka akan check In Hari Jumat. Info Reception.

Pada jam 24.00 wib ditemukan dilapangan ajudan Jhony allen yaitu Roy Simanjuntak dan Ketua GAMKI Sumut Landen Marbun lagi meninjau Hall kegiatan Acara," imbuhnya.

Andi Arief menjelaskan, timnya belum menemukan atribut Partai Demokrat di lokasi kegiatan.

"Di lokasi Kegiatan belum ditemukan Atribut Partai Demokrat.

Dari Daftar list tidak ad ada ditemukan Para Ketua DPC Se-Sumatera Utara.

Kalau ada nama-nama bukan mantan pengurus yang sudah tidak menjabat lagi di DPD dan DPC beberapa propinsi dan kabupaten," terangnya.

Menyikapi kegiatan tersebut, Andi menyatakan bahwa Moeldoko memang benar-benar serius untuk mengambilalih partai Demokrat, meski dilakukan dengan berbagai cara.

"Seperti yang pernah kami sampaikan Pak Moeldoko akan menggunakan cara gila-gilaan yang penting ada KLB tanpa izin majelis tinggi dan mengjkutsertakan peserta ilegal.

Bayangkan untuk mengkudeta demokrat menggunakan dan memanipulasi nama GAMKI pun dilakukan.

Seperti diketahui DPD dan DPC demokrat resmi semua solid tidak mengikuti KLB nekad ini," imbuhnya.

Andi Arief menjelaskan, berdasarkan temuan dari timnya di lapangan, kegiatan tersebut bukan mengatasnamakan partai Demokrat, melainkan kegiatan yang digagas oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.

Rencananya, kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (4/3/2021) hari ini

"Setelah tim kami sampai di Lokasi, meminta Informasi Ke Reception menanyakan Kegiatan Demokrat akan Tetapi Receptionist menjawab Kegiatan Demokrat tidak ada akan tetapi yang ada Kegiatan GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) yang dilaksanakan Selama 3 hari Kamis, Jumat & Sabtu," jelasnya.

Barisan Massa Demokrat desak AHY mundur

Sebelumnya, desakan supaya AHY mundur dari kursi ketua umum partai disampaikan oleh Barisan Massa Demokrat (BMD).

BMD menyebutkan, ada dua alasan mendesak putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mundur.

Desakan supaya AHY mundur tersebut disampaikan oleh Ketua BMD Supandi R Sugondo kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Alasan pertama, sikap AHY otoriter dengan sewenang-wenang memecat kader Demokrat dianggapnya masalah paling krusial di tubuh partai belambang mercy tersebut. 

Ironisnya, AHY memecat kader partai tanpa melakukan pemangggilan atau pun konfirmasi.

“AHY tidak mampu menangani internal partai,” ujarnya.

Kedua, adanya pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020-2025 dibuat di luar sidang seperti lazimnya.

Karena itu, AD/ART Partai Demokrat yang baru harus dibatalkan.

“Segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) jilid 2.

Gugat, tegakan partai sesuai identitasnya sebagai partai modern dan terbuka,” tambah Supandi.

Dari dua alasan tersebut, Supandi pun mendukungan upaya agenda Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang rencananya digelar dalam waktu dekat.

“BMD meminta Barisan Massa Demokrat (BMD) mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Supandi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Rapat Besar untuk Mengkudeta AHY Terbongkar, Andi Arief:Moeldoko Gunakan Cara Gila, Yang Penting KLB