Penyaluran Kredit Fintech dan Perbankan Lebih Kencang Dengan Big Data

SURYA.co.id | SURABAYA - Seiring dengan semakin masifnya penggunaaan perangkat serta inovasi digital di masyarakat, tentu semakin banyak pula data serta informasi konsumen yang terhimpun dan dapat dimanfaatkan.

Namun bagaimana sejatinya big data tersebut dapat dimanfaatkan perbankan untuk mengambil keputusan menyalurkan kredit kepada UMKM?

Menurut Weddy Irsan, Head of Secured Lending Retail & SME Bank Commonwealth, banyak ‘lumbung data’ yang data-datanya dapat dimanfaatkan perbankan untuk menentukan apakah UMKM tertentu layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

Salah satu lumbung data itu adalah perusahaan telekomunikasi. Menurutnya, perusahaan-perusahaan telekomunikasi tentu punya data yang menggambarkan profil pelaku UMKM. Misalnya, berapa pemakaian data internet, SMS, serta durasi panggilan telepon dari seorang pelanggan, hingga lokasinya.

“Misalnya ada UMKM yang bilang kalau lokasinya di Jakarta Barat, tapi dari data yang diperoleh dari perusahaan telekomunikasi tersebut, bisa ketahuan kalau ternyata lokasinya lain. Jadi, data dari perusahaan telekomunikasi tersebut bisa menjadi filtering sebelum bank atau fintech memutuskan memberi pinjaman,” urainya.

Selain perusahaan telekomunikasi, lumbung data lain yang dijadikan contoh oleh Weddy adalah BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia BPJS Ketenagakerjaan tentu punya catatan berapa jumlah pekerja yang dimiliki oleh UMKM tertentu dan apakah mereka tertib membayar iuran BPJS. Dari data ini saja, bisa terlihat bagaimana kekuatan modal dari UMKM pemberi kerja.

“Jadi data ini perlu dikembangkan oleh Perbankan untuk menjangkau UMKM. Tetapi harus ada pihak ketiganya, entah swasta atau pemerintah,” kata Weddy.  

Bila akses terhadap Big Data ini kemudian dibuka lebar untuk perbankan, lantas bagaimana masa depan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau BI Checking?

Ditanya demikian, Weddy menyebut bahwa SLIK atau BI Checking tak akan serta merta tamat riwayatnya.

“Ya karena tentu saja SLIK atau BI Checking ini juga terus bertransformasi,” pungkasnya.

Gancar Premananto, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UA) mengatakan penggunaan big data untuk credit scoring oleh perbankan memang dimungkinkan. Namun diperlukan legalitas hukum dalam melacak jejak keuangan calon nasabah ke berbagai sumber data serta untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan data oleh perbankan.

“Termasuk dalam hal ini izin untuk mengambil data keuangan dari dunia fintech yang seringkali juga borderless, tanpa batasan negara,” kata Gancar.

Alih-alih merekomendasikan kerjasama dengan fintech lending, Gancar lebih antusias menyarakankan perbankan untuk bekerjasama dengan pengembang software pembukuan transaksi usaha.

Kata dia, dengan kerjasama itu dapat dilakukan pelatihan penggunaan software akuntansi.

“Kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan software, untuk kemudian dari transaksi yang tercatat akan terlihat kelayakan dan prospek dari sebuah UMKM. Hal ini menjadikan UMKM akan lebih siap dalam mengajukan kredit,” tandasnya.