Breaking News:

Berita Gresik

Upah Penanam Mangrove Rp 900 Juta di Gresik Digelapkan, Mediasi di Desa Juga Gagal

Upah itu dihitung selama masa kerja 70 hari dikalikan Rp 100.000 per hari, karena penanaman dilakukan sejak Oktober 2020.

surya/mochamad sugiyono
Para petani penanam bibit mangrove berkumpul di Balai Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah Gresik untuk memperjuangkan upah menanam yang raib, Selasa (12/1/2021). 

SURYA. CO.ID, GRESIK - Dugaan penggelapan upah menanam bibit mangrove untuk puluhan petani di Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah Gresik, ternyata memang serius. Karena total ada sekitar Rp 900 juta upah untuk para penanam yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Usai rencana mediasi yang diadakan di Balai Desa Pangkahkulon, Selasa (12/1/2021), terkuak bahwa para petani tidak menerima upah sesuai masa kerjanya. Karena upah yang seharusnya sebesar Rp 7 juta, petani hanya menerima Rp 200.000 sampai Rp 2 juta di tabungannya.

Upah itu dihitung selama masa kerja 70 hari dikalikan Rp 100.000 per hari, karena penanaman dilakukan sejak Oktober 2020.

Kenyataannya para penanam yang sebagian ibu-ibu hanya diberi Rp 200.000 dan pekerja pria mendapat Rp 2 juta. Padahal upah yang seharusnya diterima sekitar Rp 7 juta. Karena jika rata-rata uang yang diduga digelapkan mencapai Rp 6 juta, maka kalau dikalikan 150 orang akan ketemu Rp 900 juta.

"Dan kami kecewa karena mediasi di balai desa juga gagal. Padahal dari mediasi itu, para petani berharap ada penyelesaian upah yang sampai sekarang menghilang itu," kata Fahrur, salah seorang warga yang datang ke balai desa.

Mediasi yang dipimpin Sekretaris Desa (Sekdes) Fathur Rozi tidak membuahkan hasil karena kepala desa malah tidak muncul. Sehingga, sekdes hanya bisa membuatkan berita acara untuk mediasi itu.

"Dalam rapat tadi hanya dibuatkan berita acara. Isinya, para petani penanam mangrove dipertemukan dengan pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Padahal pokok masalahnya sudah jelas., para petani minta upahnya dikembalikan," kata Fahrur.

Para petani pun menduga bahwa pemotongan upah mereka dilakukan oknum Pokmaswas. Fahrur mengatakan, upah yang menjadi hak para petani penanam mangrove itu jumlahnya sangat besar.

"Uang upah kami ludes di tabungan. Seharusnya, uang itu bisa untuk menambah pendapatan para petani penanam bibit mangrove di masa pandemi Covid-19," imbuhnya.

Sampai saat ini, para petani masih menunggu kejelasan sikap Pengurus Pokmaswas yang akan dimediasi pihak desa. "Kita menunggu kejelasan dari desa dan Pokmaswas," katanya.

Sementara bendahara Pokwasmas Desa Pangkahkulon, Wiwin Zulfiyah yang dihubungi SURYA tidak merespons karena telepon selulernya tidak aktif.

Sebelumnya Kepala Desa Pangkahkulon Ahmad Fauron mengatakan akan memanggil semua pengurus Pokmaswas dan pihak yang terlibat. "Nanti kita panggil pihak-pihak yang terlibat. Ada Pokmaswas, pengawasnya dan pejabat pembuat komitmen," kata Fauron. ****

Penulis: Sugiyono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved