Kabar Terbaru Benny Wenda Klaimnya Ditolak KKB Papua, OPM: Dia Tidak Bisa Jadi Presiden Papua Barat

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Begini kabar terbaru Benny Wenda yang telah mengklaim pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat.

Klaim Benny Wenda itu ternyata ditolak oleh KKB Papua atau Organisasi Papua Merdeka ( OPM).

Bahkan, OPM menyebut Benny Wenda tidak bisa menjadi presiden Papua Barat.

Baca juga: Benny Wenda Makar, Jadi Presiden Papua Barat Ditunjuk ULMWP, Pemerintah Diminta Tangkap Deklarator

Baca juga: KRONOLOGI 2 Anak Buah Jenderal Andika Perkasa Terjang Banjir Selamatkan Bayi, Kasus Lain Dipuji KSAD

Hal ini berdasarkan keterangan dari Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Sebby Sambom.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tolak Klaim Deklarasi Benny Wenda, Jubir OPM: Dia Warga Negara Inggris'

Sebby Sambom menegaskan bahwa pihaknya tak mengakui klaim Wenda terkait pembentukan 'Pemerintah Sementara Papua Barat'.

OPM tak bisa mengakui klaim tersebut lantaran Benny Wenda merupakan warga negara asing.

"Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi."

"Dia adalah warga negara Inggris.

Menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Papua Barat," kata Sebby kepada VOA melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).

Bukan hanya itu, OPM juga menyatakan bahwa keterangan yang dilontarkan Benny Wenda tak bisa diterima dengan akal sehat manusia.

Kata Sebby, klaim itu dinilai tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka penuh dari Indonesia.

"Mulai ini kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda karena jelas-jelas dia merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua.

Diketahui bahwa dia bekerja untuk kepentingan kapitalis asing," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara, bernama Republik Papua Barat.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuan untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Aktivis politik Papua Barat Benny Wenda ditunjuk sebagai presiden sementara Republik Papua Barat.

Pemerintahan ini berencana untuk pisah dari Indonesia dan akan diperingati setiap tanggal 1 Desember.

Dikatakan pihaknya berencana untuk merebut kembali tanah itu, menunjuk perdana menteri dan kabinetnya sendiri, dan "tidak lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta".

Benny Wenda sendiri kini tinggal di pengasingan di Inggris Raya.

"Pemerintah sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal," kata Wenda dalam sebuah pernyataannya yang dilansir dari ABC, Rabu (2/12).

Profil dan Biodata Benny Wenda

Benni Wenda merupakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat.

Benny Wenda dulunya adalah petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974.

Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarganya menjadi korban.

Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu.

Maka setelah rezim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta papua merdeka walaupun keluarganya sendiri memilih bergabung dengan NKRI

Ia melakukan lobi-lobi kepada pemerintahan Indonesia.

Baca juga: Sosok Serka Elkana yang Ajak Foto Selfie Jenderal Andika Perkasa, Berencana akan Dipajang di Rumah

Baca juga: Biodata Letjen TNI Eko Margiyono Anak Buah Jenderal Andika Perkasa Terima Bintang Dharma dari Jokowi

Pada pemerintahan Megawati, usaha lobi Wenda sebenarnya berhasil yakni menjadikan papua sebagai daerah otonomi khusus.

Tapi Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan papua.

Aparat keamanan Indonesia tak bisa lagi mentolerir lagi Wenda ditangkap karena ia mengacaukan keamanan pada tahun 2001.

6 Juni 2002, Wenda kemudian ditahan di Jayapura.

Dirinya kemudian berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002.

Dibantu simpatisan OPM, Wenda diselundupkan ke Papua Nugini yang lantas ia ngacir ke Inggris bersama LSM Eropa setelah mendapat suaka politik.

Sampai saat ini Wenda hidup aman, nyaman di bawah perlindungan dan pengawasan negeri Ratu Elizabeth II.

Di Inggris ia hanya bisa menyuarakan kemerdekaan Papua lewat media massa dan media sosial.

Sedangkan anak buahnya harus keluar masuk rimba, tidur di hutan, kekurangan makanan dan  harus menyabung nyawa berperang dengan aparat keamanan Indonesia.

Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris.

Benny bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford.

Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny.

Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.

Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.

"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.

Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.

Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.

Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.

"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda.(*)