Dana Desa Disunat KKB Papua untuk Beli Senjata dan Amunisi, Paulus Waterpauw Beber Aksi Keji Lainnya
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw memberi tanggapan terkait permasalahan dana desa yang "disunat" KKB Papua. Beber aksi keji lainnya.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
lihat foto
Bahkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat ternyata malah digunakan untuk membeli senjata api oleh KKB Papua.
Natalis Tabuni mengungkapkan modus KKB untuk mendapatkan dana desa tersebut, lalu disalahgunakan peruntukkannya.
Menurut Natalis, KKB Papua kerap meminta sebagian dari dana desa untuk dipakai membeli senjata api.
KKB Papua tak segan-segan mengancam kepala kampung atau sekretaris kampung untuk mendapatkan sebagian dana desa itu.
Menurut dia, KKB Papua kerap memanfaatkan situasi tersebut karena selama ini pemerintah daerah tak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap dana tersebut.
Tapi akibatnya sangat fatal. Karena KKB Papua dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli senjata api menggunakan uang dari program dana desa tersebut.
“Jadi, setelah pencairan dana desa, mereka (KKB Papua) sudah tahu dan menunggu di perkampungan.
Ketika dalam perjalanan bertemu dengan mereka (perangkat desa), di situlah mereka meminta sebagian dana desa," kata Natalis di Jayapura, pada Rabu (4/11/2020).
"Kalau tidak diberikan akan diancam. KKB Papua berani karena mereka memegang senjata. Inilah yang terjadi."
Karena itu, Natalis Tabuni mengatakan, agar ke depannya dana desa dapat dikontrol oleh pemerintah daerah agar tidak ada dana yang disalahgunakan.
Selain itu, Natalis juga mengingatkan agar pengawasan terkait peredaran senjata api di Kabupaten Intan Jaya juga perlu ditingkatkan.
Menurutnya, jika peredaran senjata api di Intan Jaya diperketat, maka sekali pun KKB Papua memiliki uang tidak akan bisa membeli senjata api karena barangnya tidak ada di pasaran.
“Pengelolaan dana desa perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat, di samping itu juga kita pertegas pengawasan peredaran senjata masuk ke Intan Jaya," ucap Natalis.
"Jadi, walaupun orang memiliki uang yang cukup banyak, tapi kalau tidak ada yang menyediakan senjata pasti tidak akan dibeli."
Begitu juga dengan peredaran peluru yang juga mesti diperketat. Menurutnya, jika peluru sudah habis, maka senjata api yang dimiliki KKB Papua tidak bisa berfungsi.
