Selasa, 28 April 2026

UMK Surabaya 2021

Update UMK Surabaya 2021 dan Daerah Lain di Jatim, ini Alur dan Rumus Penetapan Besaran UMK

Berikut update UMK Surabaya 2021 dan daerah lain di Jawa Timur (Jatim). Simak alur dan rumus penetapan UMK 2021

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
Kolase
Ilustrasi - UMK Surabaya 2021 Berpotensi Turun Lebih Kecil dari UMK 2020, Bagaimana Nasib Daerah Lain? 

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak update UMK Surabaya 2021 dan daerah lain di Jawa Timur (Jatim).

Selain itu, simak pula alur dan rumus penetapan UMK 2021 yang sedang dibahas.

Seperti diketahui, UMK Surabaya 2021 dan daerah lain di Jatim cukup menjadi sorotan baru-baru ini karena berpotensi lebih kecil dari UMK 2020.

Penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi di Jawa Timur dan provinsi lain di Indonesia.

Ilustrasi - UMK Surabaya 2021 Berpotensi Turun Lebih Kecil dari UMK 2020, Bagaimana Nasib Daerah Lain?
Ilustrasi - UMK Surabaya 2021 Berpotensi Turun Lebih Kecil dari UMK 2020, Bagaimana Nasib Daerah Lain? (Kolase)

Namun, Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengaku tak bisa memprediksi bagaimana situasi pandemi dapat mempengaruhi besaran UMK Surabaya 2021.

Lantas, seperti apa alur dan rumus penetapan UMK Surabaya 2021 dan daerah lain di Jatim?

Menurut Himawan, pengusaha, buruh atau serikat pekerja, dan pemerintah termasuk Pemkab, Pemkot, dan Pemprov akan duduk bersama untuk menentukan besaran UMK 2021.

Akademisi juga turut serta untuk merumuskan besaran UMK 2021.

Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Akademisi, mengusulkan besaran UMK.

Rekomendasi hasil pembahasan dan penetapan UMK itu disampaikan ke bupati atau wali kota.

Kepala daerah di kabupaten dan kota itu menandatangani usulan penetapan UMK dan menyampaikan rekomendasi usulan UMK itu ke gubernur.

Ditembuskan ke Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan pengupahan ini membahas dan menetapkan UMK yang direkomendasikan ke gubernur.

"Finalnya, gubernur bisa menetapkan UMK yang direkomendasikan Dewan Pengupahan Provinsi atau bisa juga tidak menetapkannya," kata Himawan, Selasa (1/9/2020).

Untuk rumus penetapan besaran UMK 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved