Pilkada Serentak 2020

KPU Jatim: Tahapan Pilkada Rawan Pelanggaran Prokes, Peserta Diminta Mampu Adaptasi di Masa Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan prinsip kesehatan dan keselamatan menjadi faktor utama pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
surya.co.id/bobby kolloway
Ketua KPU Jatim Choirul Anam mendorong peserta Pilkada Serentak 2020 mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan prinsip kesehatan dan keselamatan menjadi faktor utama pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Kesuksesan Pilkada bukan hanya dilihat dari keberhasilan regenerasi pimpinan, namun juga meminimalisas klaster penyebaran Covid-19.

"Tak hanya kesehatan dan keselamatan untuk penyelenggara, tapi juga peserta Pilkada serta pemilih," ujar Ketua KPU Jatim Choirul Anam pada acara diskusi melalui daring, Jumat (18/9/2020).

Diskusi ini merupakan bentuk sosialisasi penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada tahapan Pilkada serentak.

Melibatkan seluruh KPU dari 19 kabupaten/kota, acara ini digagas oleh KPU Jatim.

Anam menegaskan bahwa KPU tak akan pernah berhenti melakukan sosialisasi prokes sebagai wujud pencegahan penularan Covid-19.

Pihaknya mendorong peserta Pilkada agar mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini yang berada di masa pandemi Covid-19.

"Artinya, perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk merebut hati masyarakat karena itu (prokes) sangat penting, bahkan sekarang sudah menajdi tuntutan," ucapnya.

Komisioner KPU Jatim, Gigit Cahyo Baskoro menambahkan bahwa ada sejumlah tantangan ketika Pilkada berjalan di tengah pandemi.

Berdasarkan evaluasi tahap pendaftaran calon saja, bahkan ada sejumlah pengabaian prokes.

Di antaranya, bakal calon positif Covid-19 tetap mendaftar tidak melampirkan hasil swab test, hingga tidak ada jaga jarak.

Beberapa di antaranya terjadi kerumunan, tidak memakai masker, hingga sulit mengatur awak media dalam peliputan.

"Secara nasional, ada 243 paslon yang melanggar (prokes). Ini jumlah cukup besar," kata Gogot di forum yang sama.

Mengantisipasi beberapa tahapan ke depan, pihaknya telah memetakan sejumlah tahapan yang menimbulkan kontak fisik dan kerumunan.

Halaman
12
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved