Bertemu Pegiat UMKM Nganjuk, DPRD Bersama DPMD Jatim Bahas Potensi BUMDes

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Anggota DPRD Jatim, Istu Hari Subagio bertemu dengan sejumlah pegiat UMKM di Kabupaten Nganjuk, Rabu (16/9/2020) malam.

Dalam pertemuan ini, Istu mendapatkan masukan di antaranya harapan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tak sendiri, Istu yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini hadir bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, M Yasin.

"Kami mendapatkan usulan untuk mendirikan BUMDes dari sejumlah Desa di Nganjuk," kata Istu ketika dikonfirmasi seusai acara.

"Banyak yang bertanya soal dasar hukum berserta sumber dana. Oleh karena itu, kami juga hadir bersama OPD terkait agar sosialisasi ini jelas diterima masyarakat," kata Istu yang juga Anggota Fraksi Golkar ini.

Dalam format serap aspirasi masa reses II tahun 2020 tersebut, Istu menyebut besarnya potensi pengembangan BUMDes di wilayah tersebut.

"Usulan serupa bukan hanya kali ini saja, sebab besar harapan masyarakat untuk bisa mengelola potensi daerah demi pengembangan jangka panjang," kata legislator dari Dapil Jatim XI (Nganjuk dan Madiun (kab/kota) ini.

Di sisi lain, Kepala DPMD Jatim, M Yasin pun menjelaskan besarnya potensi BUMDes saat ini.

Saat ini, sudah ada 5.432 BUMDes di Jawa Timur dan 413 di antaranya masuk tingkat berkembang dan maju.

Misalnya, BUMDes Pujon Kidul di Kabupaten Malang yang sukses menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta omset hingga miliaran.

"Banyak sekali desa yang menjadi miliarder hanya karena BUMDes," kata Yasin.

Sumber modal BUMDes bisa dari berbagai hal. Di antaranya, pemanfaatan dana desa hingga pinjaman.

Di Nganjuk, saat ini sudah ada tiga desa yang lolos verifikasi Desa wisata melalui BUMDes.

Yakni, Desa Blongko di Kecamatan Ngetos, Desa Bareng di Kecamatan Sawahan dan Betet Kecamatan Ngronggot.

Verifikasi ini merupakan bagian dari program Klinik BUMDes. Yang mana, tiap desa mengisi database yang ada di Klinik BUMDes.

Hasilnya, ada 6025 BUMDes dan 125 di antaranya mengelola desa wisata.

"Sejumlah syarat untuk bisa lolos verifikasi adalah perhatian pemerintah desa, potensi desa wisata, dan telah memiliki Perdes," katanya.

Tiap desa yang lolos verifikasi akan mendapatkan dana penguatan desa wisata yang mencapai Rp50 juta.

"Tahun ini Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) telah menyiapkan Rp 5 miliar untuk 100 desa wisata," katanya.

"Penguatan ini dilakukan pemprov karena beberapa desa di antaranya terpaksa tutup akibat pandemi. Ini baru awal, ke depan akan ada program kelanjutan," terangnya.

Selain pengembangan desa wisata, BUMDes juga digandeng oleh Lumbung Pangan Jawa Timur.

BUMDes akan membantu peran Lumbung Pangan dalam menyalurkan sembako di bawah harga pasar.

Gubernur Khofifah sebelumnya juga menyebut BUMDes akan memperoleh keuntungan dari setiap pembelanjaannya.

Sistem yang digunakan, yakni BUMDes mengambil peran sebagai pihak ikut memasarkan produk lumbung pangan atau sebagai dropshipper.

Dalam hal ini, BUMDes bukan sebagai gudang. Namun, Lumbung Pangan Jatim akan mengirimkan paket sembako sesuai dengan pembelian dari masyarakat di daerah tersebut melalui PT Pos dan gratis ongkos kirim.

Setiap paket sembako yang berhasil dipasarkan, BUMDes akan mendapatkan keuntungan Rp5.000 per paket sembako.

Selain itu, ada tambahan bila akumulasi penjualan oleh BUMDes dalam sebulan di atas 1.000 pemesanan, yakni sebesar Rp1,2 juta.

Bahkan, jika pemesanan lebih dari 1.500 per bulan, akan mendapatkan tambahan Rp3 juta.

"Sehingga, BUMDes tak boleh menjual lagi (dengan menaikkan harga) sebab untuk setiap transaksi sebenarnya sudah untung. Sehingga, masyarakat yang beli bisa mendapat harga sesuai di aplikasi (Lumbung Pangan) dan BUMDes bisa meraih untung," katanya.