Breaking News:

Press Release

Apjatel Sesalkan Tingginya Tarif Sewa Lahan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) menyesalkan tingginya tarif sewa lahan untuk penyelenggara jaringan utilitas

ist
Ilustrasi infrastruktur jaringan telekomunikasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyesalkan kebijakan dan aturan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menarik sewa lahan untuk penyelenggara jaringan utilitas.

Hal itu ditandai dengan melayangkan surat Permohonan Peninjauan Kembali Tarif Sewa Lahan untuk Penyelenggara Jaringan Utilitas karena tarif yang dikenakan dianggap tidak masuk akal. "Namun hingga saat ini belum direspon," kata Muhammad Arif, Ketua Umum Apjatel Indonesia, Minggu (9/8/2020).

Menurut Arif, saat ini telekomunikasi merupakan kebutuhan utama masyarakat, sudah seperti listrik dan air. Terlebih lagi di saat pandemik seperti saat ini, telekomunikasi merupakan urat nadi perekonomian nasional, dimana Presiden Jokowi menginginkan investasi tumbuh, dan menekan ekonomi biaya tinggi.

"Rencana Pemkot Surabaya jelas-jelas bertolak belakang dengan rencana Presiden Jokowi," tambah Arif.

Selain mengenakan harga yang sangat tinggi, Pemkot Surabaya juga hanya mengenakan sewa kepada seluruh operator telekomunikasi. Tanpa ada effort dari Pemkot Surabaya untuk membuat ducting atau sarana terpadu utilitas untuk mendukung aktivitas operator telekomunikasi. Seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

“Pemkot Surabaya hanya menggenakan sewa saja terhadap kabel kita di jalan atau area yang dilewati kabel tersebut, padahal area tersebut tidak hanya digunakan khusus untuk kabel saja melainkan untuk area umum juga, dan tanpa difasilitasi dengan sarana jaringan utilitas terpadu sebagai bentuk penataan kabel udara," ungkap Arif.

Sebaiknya, ketika pihaknya menyewa properti, harus ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari penggelola dan penyewa, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Arif mengingatkan kepada Pemkot Surabaya dan daerah lain yang mungkin memiliki niat yang sama agar tidak membebani operator telekomunikasi dan masyarakat. Jika Pemkot Surabaya tetap bersikukuh ingin mengenakan biaya secara komersial dan tak masuk akal, maka nantinya seluruh beban yang dikeluarkan oleh operator telekomunikasi akan didistribusikan kepada masyarakat di Kota Surabaya.

“Setiap ada tambahan biaya pasti akan mempengaruhi harga jual kita kepada masyarakat," lanjut Arif. Padahal pihaknya saat ini sangat diandalkan untuk turut membantu program Pemerintah dalam membangun dan meningkatkan perekonomian nasional.

"Kami berharap Pemerintah kota Surabaya tak memberikan beban tambahan kepada kami, terutama di masa pendemi ini dimana masyarakat Surabaya yang saat ini sangat menggantungkan aktivitas ekonomi dan belajarnya pada internet,” ungkap Arif.

Halaman
12
Tags
Apjatel
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved