Pemicu Ratusan Massa Gepal Unjuk Rasa di Kantor Dewan dan Pemkab Gresik

Surya/Moch Sugiyono / istimewa
BLT - Massa Gepal berunjuk rasa bergerombol di halaman Kantor Pemkan Gresik untuk segera mencairkan BLT JPS tahap II dan III, Senin (27/7/2020).

SURYA.co.id | GRESIK - Masa tergabung Gerakan Penolak Lupa (Gepal) unjuk rasa di Kantor Pemkab Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik, Senin (27/7/2020).

Massa menuntut dana bantuan langsung tunai (BLT) Tahap II dan III segera dicairkan, sebab masyarakat sangat terdampak pandemi coronavirus disease (Covid-19).

Koordinator unjuk rasa, Haris Shhofwanul Faqih mengatakan, gerakan masyarakat terdampak pandemi covid -19 menuntut kepada Pemkab Gresik untuk segera mencairkan BLT Jaring Pengamam Sosial (JPS) tahap II dan III.

Selama ini, BLT JPS tahap pertama yaitu Mei, Juni dan Juli. Kemudian, tahap berikutnya belum segera dicairkan.

Padahal, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat kecil sangat tertekan.

Seperti pekerja harian, pedagang kaki lima, Usaha kecil dan menengah (UKM) dan masyarakat Gresik yang terdampak banjir setiap tahun.

Lebih lanjut Haris alias Bogel, mengatakan, saat ini masyarakat telah terbebani manyak kebutuhan sehari-hari.

Mulai biaya pendidikan mahal, listrik, PDAM banyak yang naik dan tambahan kebutuhan internet akibat anak-anak belajar di rumah.

Dari pentingnya dana BLT JPS tahap II dan III tersebut, massa menuntut agar Pemkab Gresik segera mencairkan dana tersebut. Sebab, selama ini DPRD Kabupaten Gresik telah menyetujui penggunaan dana penanggulangan covid-19 sebesar Rp 298 Milir.

"Kami mendesak Pemkab Gresik segera mencairkan dana BLT JPS tahap II dan tiga segera dicairkan," kata Haris.

Tututan lainnya yaitu, massa meminta agar Pemkab Gresik memperbaiki data penerima BLT JPS. Sebab, masih banyak masyarakat terdampak covid -19 belum masuk data. "Pemkab Gresik terkesan tidak serius menangani masyarakat terdampak pandemi covid-19. Salah satu indikasinya yaitu pendidikan masih mahal," imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Saifudin, peserta aksi mengatakan, bahwa selama ini tidak ada keterbukaan data dari perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan rapid test secara mandiri. Hal ini sesuai perbup dan surat edaran Bupati.

"Sehingga bisa diketahui, jumlah masyarakat Gresik yang terpapar covid-19 dan bisa ikut berpartisipasi mencegahnya," kata Saifudin.

Unjuk rasa tersebut ditemui Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang di Bappeda Kabupaten Gresik.