Wajib Rapid Test bagi Peserta UTBK, Wakil Ketua DPRD Surabaya: Berat, Beban Biaya di Tengah Pandemi

SURYA.co.id | SURABAYA - Aturan yang mewajibkan semua peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) ikut rapid test corona dinilai meresahkan. Aturan Pemkot Surabaya ini mendadak.

"Calon peserta SBMPTN dikejutkan dengan aturan yang mendadak ini. Banyak aduan ke saya. Kebijakan yang mendadak ini bikin resah," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Jumat (3/7/2020).

Peserta UTBK semestinya mendapatkan suasana yang kondusif, tenang, dan fokus untuk mempersiapkan ujian yang akan berlangsung. Orangtua dan anak menjadi kaget dan resah. 

Ini tentunya menjadi hal yang kurang baik bagi anak-anak. Ini kebijakan yang kurang memperhatikan suasana hati anak-anak.

Mereka tengah memperjuangkan mimpinya untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan. 

Reni meyakini bahwa maksud Pemkot Surabaya baik untuk totalitas mencegah penyebaran covid-19.

Pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran covid-19 di wilayahnya, apalagi Surabaya zona merah Covid-19. 

Tidak mudah mendapatkan tempat Rapid test di waktu terbatas. Tempat tes ini akan memberlakukan biaya.

"Lab penuh dan berpotensi menimbulkan kerumunan. Beban biaya di tengah pandemi tentu memberatkan," kata Reni.

Jika Rapid test hasilnya reaktif, maka peserta tidak dapat mengikuti UTBK sesuai jadwal yang ditentukan.

Ada selang waktu 14 hari untuk mengikuti tes susulan.

Sedangkan hasil rapid test reaktif belum tentu siswa tersebut terkonfirmasi positif covid-19. 

Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada 17 Juni 2020, dari 66.552 Rapid test yang diadakan sejak akhir Mei, 11,5% atau 7.416 di antaranya reaktif.

Jumlah yang dilakukan swab 9.304 dan hasilnya 2401 atau 25% nya terkonfirmasi positif. 

Pemkot memang akan memberikan rapid test gratis bagi peserta yang MBR dan bidik misi yang berKTP Surabaya.