Saran Anggota DPRD Jatim Asal Sidoarjo Supaya Sekolah Tak Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemerintah harus benar-benar maksimal dalam menerapkan protokol kesehatan jika memang sekolah bakal mulai diaktifkan pada tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020 saat pandemi Covid-19 belum berakhir.

Anggota DPRD Jatim Achmas Amir Aslichin menjelaskan, kesehatan para siswa dan guru harus tetap menjadi prioritas saat pendemi Covid-19. Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran virus Corona.

"Butuh persiapan matang untuk menyambut proses belajar mengajar di sekolah. Aturan protokol kesehatan di sekolah harus benar-benar dilakukan dengan tepat,”  saran Achmas Amir Aslichin, Jumat (12/6/2020).

Menurut Iin, panggilan Amir Aslichin, pemakaian masker sejak berangkat sekolah, cuci tangan sebelum masuk kelas serta pemakaian hand sanitizer harus terus dilakukan. Selain itu penyemprotan disinfektan secara rutin di sekolah harus terjadwal dengan baik.

Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur maupun pemerintah kabupaten kota juga diharapkan bisa menyiapkan anggaran dan membantu sekolah untuk penyediaan fasilitas protokol kesehatan. Seperti penyediaan masker. Jika ada siswa yang tidak memakai masker, sekolah wajib menyediakan secara gratis.

Anggota Fraksi PKB ini juga meminta agar aturan physical distancing tetap dilakukan. Misalnya setiap kelas hanya diisi 50 persen dari jumlah siswa di kelas. Aturan itu bisa dibahas lebih lanjut demi mencegah penularan Covid-19.

"Teknisnya nanti bisa dibahas oleh masing-masing dinas pendidikan. Yang jelas apapun bentuk kegiatan yang bisa berpotensi menularkan Covid-19 harus dicegah,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. Menurutnya, ada beberapa tahap aturan yang harus diperhatikan oleh sekolah saat masuk sekolah di tengah wabah virus corona. Di antaranya memastikan pengurus, guru, siswa dan wali murid pengantar harus sehat.

Dia menambahkan, sudah harus tersedia setidaknya cadangan masker di sekolah. Sudah harus tersedia cuci tangan yang cukup dan memadai.

“Ketersediaan ruang kesehatan khusus semacam UKS yang layak dan tercukupi serta obat dan vitamin juga harus ada,” imbuhnya.

Untuk semua itu, lanjutnya, tentu tidak bisa serta merta sekolah memiliki anggaran memadai. Maka itu pemkab harus hadir baik berupa kebijakan yang benar maupun anggaran yang dibutuhkan.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Sidoarjo Lutfi Isa Anshori mengatakan, jika aturan masuknya siswa pada 13 Juli nanti dijalankan maka penerapan aturan protokol kesehatan memang harus dilakukan.

Di antaranya masuknya siswa dibuat shift. Hal itu dilakukan agar ada jarak antara siswa saat proses belajar mengajar. “Bisa gantian masuk tapi yang jelas nanti kita atur. Yang jelas, Kita akan mengawal proses protokol kesehatan jika nantinya siswa sudah diperbolehkan masuk sekolah,” kata dia.

Sekarang ini, sekolah di tingkat SMA sederajat baik itu negeri dan swasta sudah menyiapkan protokol kesehatan masing-masing. Sedangkan, untuk bantuan anggaran ke sekolah hingga saat ini masih belum diputuskan.