Risma Tolak PSBB Surabaya Tahap 4 Untuk Redam Covid-19, Bagaimana Respons Gubernur Khofifah?

SURYA.co.id | SURABAYA - Hari ini, PSBB Surabaya tahap 3 berakhir. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa akan mengevaluasi pelaksanaan PSBB tersebut.

Namun, sebelum hasil evaluasi disampaikan kepada publik. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sudah meminta atau menolak perpanjangan PSBB Surabaya tahap 4.

Risma pun mengajukan kepada Gubernur Khofifah agar PSBB Surabaya tahap 4 tidak ada. Ia berharap, Gubernur Khofifah menerima usulannya.

Seperti diketahui, Surabaya Raya melaksanakan PSBB untuk memutus rantai penyebaran virus corona ( COVID-19) hingga 3 tahap.

Usulan penolakan PSBB Surabaya tahap 4 akan disampailam Risma secara langsung kepada gubernur saat rapat di Grahadi, Senin (8/6/2020) sore ini.

"PSBB itu akan kita usulkan ke Gubernur, kita diberikan kesempatan untuk lebih longgar supaya ekonomi berjalan," kata Risma saat ditemui di Balai Kota Surabaya.

Risma memang sejak kemarin sudah menyatakan bakal mengusulkan agar tak ada masa perpanjangan PSBB lagi di Surabaya. Sebab, Risma sudah menyiapkan berbagai protokol kesehatan agar dijalankan tanpa harus PSBB.

Dia menyatakan sektor ekonomi tak boleh dilupakan. Lantaran hal itu juga bakal berpengaruh terhadap perekonomian warga.

Sehingga dengan menyiapkan protokol kesehatan yang lebih detail dan ketat, diharapkan dapat membuat upaya memutus mata rantai berjalan, juga sektor ekonomi juga jadi berjalan.

Bila usulan itu diterima, Risma juga meminta agar warganya disiplin betul dengan protokol kesehatan yang sudah disiapkan Pemkot secara lebih detail dan menyeluruh.

Sebab, kedisiplinan tetap menjadi kunci agar laju penyebaran kasus Covid-19 dapat segera diputus.

Setiap individu harus saling menjaga diri, juga menjaga keselamatan orang lain dari virus.

"Artinya kita harus sangat-sangat disiplin, menjaga hubungan, menjaga jarak, menjaga kebersihan," ungkap Risma.

Sebelumnya diberitakan, Nasib Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya tahap ketiga akan diputuskan hari ini, Senin (8/6/2020).

Koordinator PSBB Jawa Timur yang juga sekaligus Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan ketiga kepala daerah di Surabaya Raya telah mengusulkan agar PSBB tidak diperpanjang dengan sejumlah alasan.

Namun bukan berarti, protokol kesehatan sebagai langkah memutus mata rantai penularan Virus Corona (Covid-19) akan hilang sama sekali jika PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang.

Hari ini, ketiga gugus tugas dari masing-masing kabupaten/kota akan membawa draft Perwali dan Perbup untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jatim.

Hari ini diputuskan

Pelaksanaan PSBB di kawasan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik tahap yang berakhir 8 Juni 2020 akan diputuskan Senin (8/7/2020).

Hal tersebut menjadi hasil rapat terbatas dari Forkopimda Jawa Timur bersama forkopimda tiga daerah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Minggu (7/6/2020) malam.

Dipimpin oleh Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono, rapat tersebut dihadiri oleh Wakapolda Jatim Brigjend Pol Slamet Hadi, Kasdam V Brawijaya Brigjend TNI Agus Setiawan dan juga para kepala daerah.

Tampak dalam pembahasan rapat tersebut Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, dan untuk Kota Surabaya diwakilkan oleh Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto.

Dalam pembahasan tersebut turut dibahas evaluasi penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya. Khususnya dari tinjauan kajian epidemiologi.

Mulai dari tren pertambahan kasus covid-19, tren kematian kasus covid-19 dan juga tren kesembuhan kasus covid-19 di tiga daerah Surabaya Raya.

Dalam rapat tersebut dengan turut hadir pula, Tim Advokasi PSBB & Survailans, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo.

Dalam pemaparannya, Windhu mengatakan bahwa angka kasus Surabaya Raya masih tinggi. Dimana attack rate Kota Surabaya masih 94,1. Artinya, setiap 100 ribu penduduk ada 94,1 orang positif.

Dikatakan Windhu hal ini harus menjadi pertimbangan besar, sebab jumlah ini lebih tinggi dibanding Jakarta yang hanya 60 angka attack ratenya.

“Attack rate ini harus diwaspadai dengan kondisi angka penularan yang seperti itu,” katanya.

Itu untuk Surabaya. Sedangkan untuk Kabupaten Gresik dan Sidoarjo angka masih lebih rendah. Dimana untuk Kabupaten Gresik angka attack rate nya adalah 15,8. Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo angkanya adalah 31,7.

Tidak hanya itu, Windhu juga menyampaikan analisa dari segi sosiolofi. Ia menilai bahwa sejauh ini penerapan protokol kesehatan masih lemah. Menurutnya kondisi itu membuat Surabaya Raya belum layak masuk tahapan transmisi atau pun new normal life.

“Pada masa PSBB saja tidak disiplin, apalagi pada masa new normal life, pasti banyak yang tidak bisa tertib," ujarnya.

Sementara itu Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan PSBB Surabaya Raya akan dilakukan besok.

“Hari ini adalah rapat untuk mendengarkan apa yang diinginkan kabupaten kota dengan mempertimbangkan hal hal yang sifatnya epidemiologis maupun sosiologi seperti yang disampaikan Dr Windhu,” kata Heru.

Menurutnya besok akan ada penyampaikan usulan-usulan dari masing-masing kabupaten kota dalam kaitannya kelanjutan PSBB. Besok rapat ini akan dipimpin oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Keputusannya untuk berlanjut atau tidak akan disampaikan besok, yang rapatnya akan dimediatori ibu gubernur dan forpimda pemprov,” kata Heru.

Menurutnya keputusan menghentikan PSBB dan masuk ke transisi new normal dikambalikam ke Kabupaten Kota. Bahkan menurut Heru, arahan gubernur menyebutkan bahwa dalam rapat besok, masing-masing pemda harus sudah membawa draft perwali dan perbup yang nantinya akan menjadi payung hukum penerapan transisi menuju normal atau nanti kesepakatan yang diambil.

Penyampaian usulan dari para kepala daerah juga akan disampaikan besok melalui mediasi dari gubernur.

“Arahan ibu gubernur, semuanya akan diputuskan besok dengan mereka sudah harus membawa perbup dan perwali untuk mendasari apakah berlanjut atau tidaknya PSBB tersebut. Dengan tentunya mempertimbangkan kondisi di lapangan,” kata Heru.