Breaking News:

Virus Corona di Sidoarjo

Salat Idul Fitri Boleh Digelar di Sidoarjo, Kecuali di Desa yang Masuk Zona Merah

Salat Idul Fitri secara berjamaah boleh digelar di Sidoarjo. Kecuali di daerah-daerah yang sudah masuk dalam zona merah.

Penulis: M Taufik | Editor: Eben Haezer Panca
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Salat Idul Fitri secara berjamaah boleh digelar di Sidoarjo. Di masjid atau lapangan. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika hendak menggelar jamaah Idul Fitri.

Syarat utamanya, yang boleh menggelar Salat Idul Fitri berjamaah adalah desa atau wilayah yang bukan zona merah.

"Desa atau daerah zona merah dilarang," kata Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin usai menggelar rapat koordinasi dengan para tokoh agama seperti MUI, PCNU, Muhammadiyah, FKUB, dan sejumlah pejabat lain di Pendopo Sidoarjo, Rabu (20/5/2020).

Untuk wilayah hijau atau desa yang belum masuk zona merah, jika menggelar Salat Idul Fitri berjamaah juga harus melaksanakan sesuai SOP.

"Selain itu, panitia atau pihak penyelenggara juga harus memprotek agar jangan sampai ada orang dari luar masuk atau ikut berjamaah ke situ," ujarnya.

Selain tentang Salat Idul Fitri, dalam pertemuan itu juga membahas sejumlah hal. Ada empat poin maklumat bersama yang dihasilkan. Tentang zakat fitrah, takbiran, sholat idul fitri dan halal bihalal.

"Takbiran dibolehkan di masjid dengan pengeras suara. Tetapi tidak boleh takbir keliling," ujar Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin.

Berkenaan dengan penyaluran zakat, diputuskan bahwa panitia zakat dalam menyalurkan zakat memberikan langsung kepada penerima. Tidak boleh penerima zakat diundang ke lokasi untuk menerima zakat.

"Harus dikelola dengan baik, jangan ada kerumunan dalam pembagian zakat," kata politisi PKB yang juga menjabat sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

Dalam pertemuan juga dibahas terkait pelaksanaan halal bihalal. Diputuskan, saat halal bihalal nanti warga menghindari bersalaman atau bersentuhan, serta dilarang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan.

"Pejabat pemerintah, instansi, dan sebagainya dilarang menggelar open house," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved