Virus Corona di Jatim
Gubernur Khofifah Gelontor Bansos Rp 32,6 Miliar untuk Warga Surabaya Terdampak Covid-19
Pemprov Jatim mulai mencairkan bantuan sosial sebagai social safety net bagi warga Jatim terdampak covid-19. Untuk Kota Surabaya total Rp 32,6 miliar.
Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Parmin
SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pemerintah Provinsi mulai mencairkan bantuan sosial sebagai social safety net bagi warga Jawa Timur yang terdampak covid-19. Untuk Kota Surabaya total ada bansos sebanyak Rp 32,6 miliar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Bantuan tersebut terdiri dari suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kelurahan senilai Rp 5,62 miliar. Serta bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim senilai Rp 27 miliar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kewenangan penuh bagi Kabupaten Kota untuk menyalurkan.
Khusus untuk suplemen BPNT berbasis kelurahan, Pemprov langsung berkoordinasi dengan bank Himbara dan melakukan transfer.
Per hari ini, bantuan untuk suplemen BPNT tersebut sudah mulai cair. Termasuk di Kota Surabaya.
Hari ini suplemen BPNT tersebut diberikan Pemprov senilai Rp 100 ribu yang ditop up ke masing-masing rekening KPM.
"Suplemen BPNT ini sudah masuk ke rekening bank Himbara masing-masing KPM dan sudah didistribusikan. Total untuk Kota Surabaya ini cukup banyak karena memang daerahnya berbasis kelurahan, ada sebanyak 118.758 KPM, yang setara dengan Rp 5,62 miliar," kata Khofifah, Minggu (10/5/2020).
Selain itu untuk Kabupaten Sidoarjo bantuan top-up ini juga diberikan untuk 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp 2 miliar.
Serta Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp 1 miliar.
Hari ini pencairan suplemen BPNT ini juga dilakukan secafa simbolis oleh Wagub Emil Elestianto Dardak di Kabupaten Mojokerto, serta rencananya juga besok di Kabupaten Blitar.
Tidak hanya itu, bansos dari Pemprov yang diwujudkan dalam bentuk BKK juga kini sedang mulai proses pendataan.
Dimana masing-masing Kabupaten Kota diminta untuk segera menyerahkan data keluarga penerima ke Pemprov sebagai usulan untuk menerima bansos senilai Rp 200 ribu per keluarga per bulan.
"Kami sedang menunggu supaya per kabupaten kota menyerahkan datanya ke kami, begitu selesai akan dilakukan proses penandatanganan NPHD dan uang bansos bisa segera ditransfer," tegasnya.
Untuk BKK ini, Kota Surabaya mendapatkan jatah sebanyak 45.000 KPM dengan nilai Rp 27 miliar.
Bantuan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat dengan usulan sesuai yang diberikan oleh Kabupaten kota.